MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar kembali mendapat sorotan. Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat mengalami kemerosotan.
Zufra secara khusus menyoroti belum adanya penjelasan memadai mengenai persoalan pengelolaan dana publikasi dan kerja sama media di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
“Nah, bupati sekarang saya lihat sangat tidak pro terhadap keterbukaan informasi. Akhir-akhir ini wartawan sudah berusaha mencarinya, apalagi sekarang di Kampar terdapat berbagai persoalan,” kata Zufra dalam wawancara kepada Mediabyte.id, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, pertanyaan wartawan mengenai penggunaan dana publikasi media seharusnya segera dijawab secara terbuka oleh Diskominfo Kampar. Kejelasan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi dan tuduhan yang belum terverifikasi.
“Mengapa persoalan dana publikasi media ini tidak dijawab oleh Dinas Kominfo Kampar? Karena tidak dijelaskan, berbagai informasi dan tuduhan terhadap Diskominfo Kampar akhirnya beredar dari berbagai pihak,” ujarnya.
Respons Lambat Dinilai Membuka Ruang Hoaks
Zufra menilai keterlambatan badan publik dalam merespons isu dapat membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang tidak akurat. Karena itu, pemerintah daerah semestinya segera memberikan penjelasan berbasis data ketika muncul pertanyaan menyangkut kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
“Kalau kemudian ada informasi yang disebut sebagai hoaks, hoaks itu bisa muncul karena lambannya badan publik merespons isu-isu yang berkembang. Pemkab Kampar tidak bisa mendiamkan pertanyaan-pertanyaan wartawan seperti yang terjadi sekarang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan kelanjutan dari sorotan terhadap pengelolaan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar tahun anggaran 2024 yang mencapai sekitar Rp10,4 miliar.
Perhatian publik terutama tertuju pada mekanisme penetapan nilai kerja sama, klasifikasi media, ketimpangan nominal yang diterima masing-masing perusahaan pers, serta keterbukaan dokumen dan indikator yang digunakan.
Dalam data yang sebelumnya diperoleh, terdapat media yang menerima nilai kerja sama hingga ratusan juta rupiah dalam satu tahun. Sementara itu, sejumlah media lainnya hanya menerima nilai dalam kisaran jutaan rupiah.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penilaian serta objektivitas pembagian anggaran publikasi media di Kabupaten Kampar.
Status Informatif Dinilai Tak Sejalan dengan Kondisi Lapangan
Zufra juga membandingkan kondisi keterbukaan informasi Pemkab Kampar saat ini dengan capaian pada periode sebelumnya. Menurut dia, Kampar pernah berulang kali memperoleh predikat informatif dalam penilaian keterbukaan informasi badan publik.
Namun, ia menilai capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai penghargaan administratif. Implementasinya harus terlihat dari kemampuan badan publik memberikan informasi secara cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kondisinya seperti ini, berarti tidak seimbang antara penilaian yang diberikan dan kenyataan di lapangan. Saya melihat kondisi keterbukaan informasi di Kabupaten Kampar sejak bupati sekarang mengalami kemerosotan,” katanya.
“Dulu cukup bagus. Kampar bahkan berkali-kali termasuk dalam kategori informatif. Namun, sekarang kondisinya justru semakin menurun,” sambung Zufra.
Kompetensi Pejabat Pengelola Informasi Dipertanyakan
Selain komitmen kepala daerah, Zufra turut mempertanyakan kompetensi pejabat yang bertanggung jawab menangani pelayanan informasi publik. Pergantian kepala dinas maupun pejabat bidang yang mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menurutnya, seharusnya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kepala dinas berganti, pejabat bidang yang menangani PPID pun berganti. Apakah mereka tidak memenuhi kompetensi atau bagaimana, saya juga tidak mengerti,” ujarnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Zufra juga menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab institusional. Pejabat yang saat ini memegang kewenangan tetap harus mampu memberikan penjelasan, meskipun kebijakan tersebut dibuat pada masa kepala dinas atau kepala bidang sebelumnya.
Redaksi Mediabyte.id sebelumnya telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, serta pejabat terkait di bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Namun, hingga berita ini disusun, penjelasan lengkap mengenai indikator, klasifikasi, dan dasar perbedaan nilai kerja sama media belum diperoleh.
Sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, Mediabyte.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Kampar, Kepala Diskominfo Kabupaten Kampar, serta pihak-pihak terkait. Setiap tanggapan yang diterima akan dimuat secara proporsional.
https://youtube.com/shorts/IH7jg9YKiJc?si=Lwhao7fGtT7Xgi7t
Penulis: Redaksi











