MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Polemik keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkembang. Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, kini menyoroti kesenjangan antara penghargaan keterbukaan informasi yang pernah diterima Pemkab Kampar dan kondisi pelayanan informasi yang berlangsung di lapangan.
Zufra mengatakan tata kelola informasi publik Kabupaten Kampar sebelumnya terbilang baik. Namun, ia menilai kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kampar belakangan justru mengalami penurunan.
“Dulu saya melihat tata kelola informasi di Kabupaten Kampar cukup bagus. Namun, saya kurang mengerti mengapa akhir-akhir ini kondisi PPID-nya justru semakin menurun,” kata Zufra kepada Mediabyte.id, Kamis (13/8/2026).
Penilaian tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap belum terbukanya penjelasan mengenai pengelolaan dana publikasi dan kerja sama media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
Penghargaan Merupakan Hasil Monev
Zufra menjelaskan, penghargaan yang diberikan Komisi Informasi merupakan hasil monitoring dan evaluasi atau monev serta pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik.
Penilaian tersebut dilakukan terhadap badan publik secara umum, bukan hanya berdasarkan satu permohonan ataupun sengketa informasi tertentu.
“Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi merupakan hasil monitoring dan evaluasi serta pemeringkatan. Secara umum, yang dinilai adalah badan publik, dalam hal ini PPID Kabupaten Kampar,” jelasnya.
Karena memiliki ruang penilaian yang berbeda, menurut Zufra, hasil monev tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan munculnya suatu sengketa informasi.
“Hasil monev tersebut memang tidak dapat langsung dikaitkan dengan sengketa informasi,” ujarnya.
Penjelasan itu sekaligus menegaskan bahwa keberadaan sengketa informasi tidak serta-merta membatalkan atau menggugurkan hasil pemeringkatan yang sebelumnya diperoleh badan publik.
Hasil Penilaian Harus Tercermin di Lapangan
Kendati demikian, Zufra mengingatkan bahwa penghargaan keterbukaan informasi seharusnya tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari. Predikat yang diperoleh badan publik dinilai perlu sejalan dengan kemudahan masyarakat memperoleh informasi serta kecepatan pejabat memberikan penjelasan.
“Namun, apabila kondisinya seperti sekarang, bisa saja terdapat ketidakseimbangan antara hasil penilaian dan kenyataan yang terjadi di lapangan,” katanya.
Menurut Zufra, kesenjangan antara hasil monev dan pelayanan informasi aktual dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Jika kondisinya seperti ini, bisa saja terdapat ketidakseimbangan antara hasil penilaian dan kondisi di lapangan, termasuk antara kondisi lapangan dan penghargaan yang diberikan. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.
Dana Publikasi Media Masih Menjadi Sorotan
Sorotan terhadap PPID Kabupaten Kampar tidak terlepas dari polemik pengelolaan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar tahun anggaran 2024 yang mencapai sekitar Rp10,4 miliar.
Sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme penetapan nilai kerja sama, klasifikasi media, indikator penilaian, serta perbedaan nominal yang diterima masing-masing perusahaan pers belum memperoleh penjelasan secara lengkap.
Dalam data yang sebelumnya diperoleh, terdapat media yang menerima nilai kerja sama hingga ratusan juta rupiah dalam satu tahun. Pada sisi lain, sejumlah perusahaan media hanya memperoleh nilai dalam kisaran jutaan rupiah.
Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan nilai serta objektivitas pengelolaan anggaran publikasi media.
Dalam rangkaian pemberitaan sebelumnya, redaksi Mediabyte.id telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, serta pejabat terkait di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai indikator, klasifikasi, dan dasar perbedaan nilai kerja sama tersebut.
Mediabyte.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab Kampar, Diskominfo Kabupaten Kampar, PPID Kabupaten Kampar, serta pihak-pihak terkait. Setiap tanggapan yang diterima akan dimuat secara proporsional.
Penulis: Redaksi











