MEDIABYTE.ID, MERANTI — Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (12/8/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Asisten II Sekdakab H. Irmansyah, M.Si., Inspektur Meranti Rawely, M.Si., seluruh kepala OPD, Kabag Adpem Jimy Dizahadi, para camat, lurah/kepala desa, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam rapat itu, Muzamil meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera membenahi administrasi keuangan dan memastikan realisasi fisik serta keuangan berjalan seimbang sesuai target.
Ia juga meminta OPD yang memiliki sumber pendapatan untuk lebih maksimal mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya pada semester II tahun 2026.
“APBD harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran harus tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muzamil.
Menurut Muzamil, hingga saat ini masih terdapat laporan administrasi realisasi fisik dan keuangan yang belum tertata dengan baik. Selain itu, penyerapan anggaran pada sejumlah kegiatan juga dinilai belum optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan memasuki pembahasan APBD Perubahan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan.
Ia menyebut, meskipun terdapat tambahan anggaran sekitar Rp47 miliar, kondisi keuangan daerah masih menghadapi defisit sekitar Rp149 miliar.
Karena itu, diperlukan rasionalisasi serta kebijakan fiskal yang cermat dengan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Muzamil kemudian menyampaikan lima arahan kepada seluruh OPD. Pertama, segera merapikan administrasi dan memastikan realisasi fisik serta keuangan berjalan linear sesuai target.
Kedua, seluruh kepala OPD diminta menyisir kembali anggaran belanja barang dan jasa sebagai persiapan menghadapi APBD Perubahan.
Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD teknis diminta melakukan review terhadap seluruh proyek fisik nonstrategis. Review tersebut harus disertai justifikasi yang jelas mengenai kegiatan yang perlu dilanjutkan maupun ditunda.
Keempat, pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran yang diwajibkan peraturan perundang-undangan tetap terpenuhi secara terukur. Hal itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, gaji pegawai dan PPPK agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kelima, OPD penghasil diminta mengoptimalkan pendapatan pada semester II karena masih terdapat kekurangan pembiayaan yang perlu diantisipasi.
Muzamil juga mengingatkan kepala OPD agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian realisasi anggaran. Kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola keuangan, transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan program.
“Kondisi fiskal saat ini merupakan ujian bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari tantangan ini dengan selamat”, pungkasnya.
“Laksanakan tugas dengan hati-hati, lakukan koordinasi dan jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan persoalan hukum,” pesannya.
Ia berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi dan melakukan efisiensi anggaran sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penulis: Silvia











