MEDIABYTE.ID, KUANTAN SINGINGI – Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) merespons kabar mengenai hilangnya uang sebesar 2.000 dolar Singapura (SGD) dari sebuah amplop yang berkaitan dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Saat ditanya mengenai isi amplop tersebut dan dugaan adanya uang yang hilang, Ketua DPRD Kuansing membantah mengetahui maupun mengambil uang sebagaimana yang dipersoalkan.
“Saya enggak,” ujar Ketua DPRD Kuansing saat ditanya mengenai dugaan uang 2.000 SGD yang hilang dari amplop.
Persoalan tersebut mencuat di tengah proses pendalaman perkara yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada Bupati Kuansing. Informasi mengenai uang dalam mata uang asing itu kemudian menjadi perhatian karena terdapat perbedaan mengenai jumlah uang yang disebut berada di dalam amplop.
Ketua DPRD Kuansing menegaskan dirinya tidak mengetahui persoalan mengenai uang 2.000 SGD yang disebut hilang tersebut.
Uang dalam mata uang dolar Singapura tersebut menjadi bagian dari informasi yang muncul dalam perkara yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dalam pemberitaan sebelumnya, persoalan itu dikaitkan dengan dugaan adanya pemberian uang kepada Bupati Kuansing. Namun, mengenai siapa yang mengambil atau menyebabkan uang tersebut hilang, hal tersebut masih perlu dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum.
Karena itu, informasi mengenai uang yang hilang tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum terdapat bukti dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Kasus yang menyeret nama Bupati Kuansing tersebut masih dalam proses pendalaman oleh aparat penegak hukum. Sejumlah pihak yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa terkait dugaan pemberian uang dapat dimintai keterangan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Keterangan Ketua DPRD Kuansing yang membantah mengetahui maupun mengambil uang tersebut menjadi salah satu informasi dalam perkembangan perkara. Selanjutnya, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap keterangan dan bukti yang diperoleh.
Hingga proses hukum berjalan, seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Penulis : David











