MEDIABYTE.ID, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya memperjuangkan penerapan kebijakan Special Border Treatment (SBT) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Meranti. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di Malaysia.
Upaya tersebut telah dilakukan melalui berbagai pertemuan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, hingga pembahasan dalam forum bilateral Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).
Komitmen itu kembali disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati Meranti, Kamis (13/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muzamil kembali menegaskan pentingnya penerapan Special Border Treatment bagi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun. Menurutnya, kedua daerah tersebut memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah yang sangat erat dengan Malaysia.
Rapat koordinasi itu juga diikuti Bupati Karimun H. Iskandarsyah, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Widiyanto, Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas Agato PP Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau Edison Manik, perwakilan Kemenkumham Riau, Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol. Imam Riyadi, perwakilan BP3MI Riau, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Selama ini, cukup banyak masyarakat Meranti dan Karimun yang bekerja di Malaysia menggunakan visa kunjungan atau visa wisata. Kondisi tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama karena adanya kebutuhan tenaga kerja di Malaysia serta kedekatan geografis, budaya, dan agama antara kedua wilayah.
Muzamil menegaskan bahwa pemerintah tidak bertujuan menghentikan mobilitas masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebaliknya, pemerintah berupaya menciptakan regulasi yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri.
“Persoalannya bukan menghentikan mobilitas masyarakat, tetapi bagaimana mobilitas yang sudah berlangsung ini bisa diatur sehingga aman, legal, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara,” ujar Muzamil.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui kerja sama yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun, menurutnya, penyelesaian regulasi di dalam negeri perlu menjadi perhatian utama sebelum dibahas lebih lanjut bersama pemerintah Malaysia.
Muzamil juga melihat kebutuhan tenaga kerja di Malaysia sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Meranti dan Karimun. Sejumlah sektor dinilai masih membutuhkan tenaga kerja, seperti perkebunan, peternakan, konstruksi, pertukangan kayu, pekerjaan bangunan, restoran, barbershop, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, sejumlah pekerjaan di Malaysia masih kurang diminati oleh tenaga kerja setempat karena membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar dan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi.
“Ini sebenarnya menjadi celah yang bisa kita isi dengan tenaga kerja kita. Tetapi mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, dan tentunya perlindungan hukum,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Muzamil mendorong agar calon pekerja dari Meranti dan Karimun dibekali dengan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya juga telah melakukan komunikasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI terkait peluang penyiapan tenaga kerja dari daerah perbatasan.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi calon pekerja. Setelah memenuhi kualifikasi, proses sertifikasi dapat dilanjutkan melalui lembaga terkait di Malaysia, termasuk melalui kerja sama dengan CIDB pada bidang-bidang tertentu.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi agar tenaga kerja yang berangkat ke Malaysia memiliki kompetensi yang memadai dan memperoleh jalur penempatan yang jelas.
“Jadi bukan lagi berangkat sebagai pekerja ilegal, tetapi berangkat sebagai tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi, kemudian disalurkan melalui mekanisme kerja sama yang resmi,” katanya.
Muzamil meyakini, jika kebijakan tersebut dapat direalisasikan, maka hal itu akan menjadi tonggak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Kita dapat menjadikan daerah perbatasan yang dipisahkan laut sebagai sarana menjalin hubungan yang lebih baik, lebih tertata, dan memberikan manfaat bagi kedua negara lewat tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karimun H. Iskandarsyah menyampaikan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan untuk mencari solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat Karimun dan Malaysia memiliki kedekatan budaya, tradisi, serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat Karimun yang bekerja di Malaysia. Namun, sebagian di antaranya masih menghadapi persoalan terkait legalitas sehingga rentan terhadap berbagai risiko.
Karena itu, Iskandarsyah mendorong agar kebijakan Special Border Treatment dapat diterapkan, termasuk memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan untuk tinggal dan bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang.
“Negara harus hadir. Kita berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat Karimun dan Meranti sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak terindikasi TPPO,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa kalangan swasta dan asosiasi pengusaha di Malaysia mendukung gagasan tersebut karena kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor masih cukup tinggi.
Bahkan, asosiasi pengusaha disebut siap memberikan testimoni terkait kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di berbagai bidang pekerjaan.
Hal senada juga disampaikan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Widiyanto. Ia menilai persoalan tenaga kerja membutuhkan skema kerja sama yang lebih konkret, seperti pola kerja sama ketenagakerjaan yang selama ini telah diterapkan Malaysia dengan Thailand.
Model serupa dinilai dapat menjadi bahan kajian untuk diterapkan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Meranti dan Karimun.
Sementara itu, Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas, Agato PP Simamora, menyatakan pihaknya akan terus mengawal dan mendorong gagasan tersebut agar dapat direalisasikan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KJRI, unsur sosial ekonomi Malaysia, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Menurut Muzamil, respons dari pemerintah dan pelaku usaha di Malaysia menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan tersebut karena didukung oleh faktor kedekatan geografis dan hubungan sosial yang telah lama terjalin di wilayah perbatasan.
Muzamil berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat perbatasan.
“Harapan kita, Kemenko Kumham Imipas dapat mendukung dan mengawal ini. Kepentingannya bukan hanya Johor, tetapi lebih luas, karena kebutuhan tenaga kerja tersebut ada di berbagai wilayah Malaysia. Kita ingin warga negara kita mendapatkan pekerjaan yang layak, legal, dan terlindungi,” pungkasnya.
Penulis: Silvia











