MEDIABYTE.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Fahdiansyah dan Ketua DPRD Kuansing Juparizal sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Keduanya diperiksa bersama dua saksi lainnya, yakni Novianti selaku marketing dan Rama Andre Nugroho yang menjabat Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera pada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran uang kepada pihak Kemenhut serta proses pengembaliannya.
“Saksi saudara FHD, NOV, RAN, JUP hadir dalam pemeriksaan tersebut. Penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut dan pengembaliannya,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Selain empat saksi tersebut, penyidik KPK sebelumnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Petdri Utama, Kepala Cabang Pekanbaru PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
Namun, Petdri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada agenda tersebut. KPK memastikan pemeriksaan terhadapnya akan dijadwalkan kembali.
“Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Penyidik akan jadwalkan ulang,” ujar Budi.
Pemeriksaan sejumlah saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka pada 1 Juli 2026. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Suhardiman menerima pemberian berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar dari Zulkarnaen. Pemberian itu diduga berkaitan dengan proses seleksi calon Sekda Kuansing.
KPK sebelumnya menyebut Suhardiman meminta kendaraan tersebut kepada dua bawahannya sebagai bagian dari persyaratan untuk mendukung proses seleksi jabatan Sekda.
Saat itu, Zulkarnaen menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sedangkan Fahdiansyah berstatus Asisten I Pemkab Kuansing sekaligus Plt Sekda.
Zulkarnaen kemudian membeli kendaraan tersebut melalui skema kredit dengan bantuan Ardiles. Pembayaran kredit disebut mencapai Rp46,5 juta per bulan dengan jangka waktu lima tahun.
Dalam penyidikan perkara yang sama, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenhut. Pemeriksaan terhadap Fahdiansyah, Juparizal dan dua saksi lainnya menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap lebih jauh aliran uang serta dugaan pengembaliannya.
KPK masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Penulis : David
