MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, meluruskan informasi yang berkembang terkait polemik Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Sukaramai Trade Center (STC). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak pernah menyebut adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terkait persoalan tersebut.
Menurut Agung, langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Perlu saya luruskan, kami tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi terkait STC. Yang kami sampaikan adalah Pemko Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan jajaran Kemendagri terkait ketentuan pengelolaan aset daerah,” kata Agung, Jumat (14/8/2026).
Selain berkonsultasi dengan Kemendagri, Pemko Pekanbaru juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Agung menjelaskan, hasil konsultasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan terkait HGB di kawasan STC setelah berakhirnya masa kerja sama dan bangunan tersebut beralih menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Jadi sekali lagi, yang ada adalah hasil konsultasi, bukan rekomendasi dari Bapak Mendagri. Kalau kemudian dalam pemberitaan muncul istilah rekomendasi, tentu perlu kita luruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap terbuka terhadap berbagai masukan, baik dari DPRD, pedagang, maupun pihak lainnya. Namun, sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset daerah dan memastikan seluruh kebijakan dijalankan sesuai aturan.
“Kami tidak memiliki kepentingan apa pun selain menjalankan aturan, menjaga aset milik masyarakat Pekanbaru, sekaligus mencari solusi terbaik agar kegiatan usaha para pedagang tetap dapat berjalan,” ujarnya.
Saat ini, Pemko Pekanbaru masih terus mengkaji berbagai skema pemanfaatan aset STC yang sesuai dengan ketentuan dan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Agung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan persoalan STC melalui komunikasi yang baik dan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Jangan sampai perbedaan pandangan menjadi polemik berkepanjangan. Mari kita dudukkan persoalannya secara jernih. Pemko akan tetap patuh pada aturan sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat dan para pedagang STC,” tutupnya.
Penulis: Sartika











