MEDIABYTE.ID, KAMPAR – Penelusuran teknis terhadap daftar kerja sama media Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 menemukan sedikitnya 26 entri media yang terindikasi menggunakan platform Blogger.
Dalam dokumen “Kerja Sama Media 2024”, tercatat sebanyak 157 entri pembayaran dengan total anggaran Rp10,439 miliar. Jumlah tersebut merupakan entri pembayaran, bukan sepenuhnya jumlah media berbeda, karena beberapa nama media muncul lebih dari satu kali.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap domain dan tampilan situs yang dapat diakses, 26 entri menunjukkan sejumlah karakteristik teknis yang lazim ditemukan pada situs berbasis Blogger.
Total nilai kerja sama yang tercatat pada 26 entri tersebut mencapai Rp981,5 juta atau sekitar 9,40 persen dari keseluruhan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar tahun 2024.
Nilai yang diterima masing-masing media dalam kelompok tersebut juga berbeda cukup lebar. Nilai terbesar tercatat mencapai Rp189 juta, disusul Rp135,5 juta, Rp116 juta, Rp90 juta, dan Rp88,5 juta. Sementara nilai terendah hanya Rp1,5 juta.
Perbedaan itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai indikator yang digunakan Diskominfo Kampar dalam menentukan nilai kerja sama setiap media.
Penelusuran dilakukan melalui kombinasi sejumlah penanda teknis, bukan hanya berdasarkan tampilan halaman depan situs.
Penanda tersebut antara lain keberadaan tautan menuju Blogger atau Blogspot, penggunaan aset gambar dari bloggerusercontent.com, keterangan “Powered by Blogger”, Atom feed, halaman berformat /p/namahalaman.html, serta pola artikel /tahun/bulan/judul.html.
Sebagian situs telah menggunakan domain khusus seperti .com, .id, atau .co.id. Karena itu, alamat situsnya tidak lagi menampilkan akhiran Blogspot meskipun sistem pengelolaan konten dan hostingnya masih terhubung dengan Blogger.
Penggunaan domain khusus juga berarti domain tersebut bisa saja dibeli atau diperpanjang secara berbayar. Hal ini berbeda dengan platform dan layanan hosting yang digunakan untuk menjalankan situs.
Dalam penelusuran tersebut, ditemukan pula tiga entri dengan nama domain dalam dokumen kerja sama yang berbeda dari domain publik yang ditemukan saat pemeriksaan. Perbedaan itu membutuhkan klarifikasi dan pencocokan dengan dokumen administrasi yang diajukan pada tahun 2024.
Baca Juga: Diskominfo Kampar Bungkam Soal Dasar Penentuan Anggaran Kerja Sama Media Rp10,4 Miliar
Redaksi tidak mencantumkan nama masing-masing media karena penggunaan Blogger bukan pelanggaran dan tidak otomatis menentukan legalitas, profesionalitas, ataupun kualitas sebuah perusahaan pers.
Penelusuran ini difokuskan pada standar verifikasi yang diterapkan Diskominfo Kampar dalam memilih media serta menentukan nilai kerja sama menggunakan anggaran publik.
Blogger merupakan platform penerbitan website yang disediakan Google. Platform tersebut dapat digunakan untuk membuat blog pribadi, situs organisasi, hingga portal informasi dengan domain khusus.
Dengan demikian, penggunaan Blogger tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu media tidak sah, bukan perusahaan pers, atau tidak memenuhi persyaratan kerja sama pemerintah.
Namun, besarnya anggaran kerja sama media membuat Diskominfo Kampar perlu menjelaskan apakah terdapat standar teknis tertentu bagi media daring yang menjadi mitra pemerintah daerah.
Standar tersebut dapat mencakup kepemilikan dan penguasaan domain, keamanan situs, keberlanjutan pengelolaan website, identitas badan hukum, susunan redaksi, aktivitas penerbitan, jangkauan pembaca, kompetensi wartawan, serta keterhubungan domain dengan perusahaan penerima pembayaran.
Baca Juga: Anggaran Publikasi Rp10,4 Miliar, LSM MAMPIR Pertanyakan Dasar Pembagian Kerja Sama Media di Kampar
Diskominfo juga perlu menjelaskan apakah platform website menjadi salah satu komponen penilaian dan bagaimana proses verifikasi dilakukan untuk memastikan situs yang diajukan benar-benar dikelola oleh badan hukum yang menandatangani kontrak kerja sama.
Pemeriksaan teknis ini dilakukan berdasarkan kondisi situs yang dapat diakses pada Agustus 2026. Hasil tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan bahwa seluruh situs memakai platform yang sama ketika kerja sama dilaksanakan pada tahun 2024.
Sebuah media dapat mengganti domain, berpindah platform, mengubah penyedia hosting, atau melakukan pembaruan pengelolaan situs setelah kerja sama berakhir.
Karena itu, untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada tahun anggaran 2024, diperlukan pemeriksaan terhadap proposal yang diajukan media, dokumen verifikasi, bukti kepemilikan domain, kontrak atau surat perintah kerja, hasil penilaian, serta catatan evaluasi yang dimiliki Diskominfo Kampar.
Dokumen tersebut juga diperlukan untuk mengetahui hubungan antara persyaratan teknis, klasifikasi atau grade media, dan besaran nilai kerja sama yang diberikan.
Temuan mengenai 26 entri tersebut menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai transparansi pengelolaan anggaran kerja sama media Diskominfo Kampar tahun 2024.
Pertanyaan utamanya bukan mengenai platform yang digunakan media, melainkan dasar pemerintah menetapkan nilai kerja sama yang berbeda secara signifikan.
Apabila Diskominfo menggunakan klasifikasi atau grade tertentu, pemerintah daerah perlu menjelaskan indikator setiap grade, bobot penilaian, nilai maksimal kerja sama, pihak yang melakukan verifikasi, dan alasan media dalam kategori tertentu dapat memperoleh nominal yang berbeda.
Penjelasan tersebut penting karena anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan daerah dan berkaitan dengan kepentingan publik.
Redaksi Mediabyte.id sebelumnya telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, pada 23 Juli 2026.
Upaya konfirmasi juga dilakukan pada 30 Juli 2026 kepada pejabat yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2024 dan 2026. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan mekanisme kerja sama, klasifikasi media, indikator penilaian, serta dasar perbedaan nilai yang diterima masing-masing media.
Mediabyte.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Diskominfo Kabupaten Kampar serta pihak-pihak terkait. Temuan ini merupakan hasil penelusuran teknis dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum.
Penulis: Redaksi











