MEDIABYTE.ID, TELUK KUANTAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menetapkan status siaga darurat bencana akibat kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan tersebut dilakukan menyusul dampak yang mulai dirasakan terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Keputusan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Muradi, pada Kamis (27/8/2026).
Muradi meminta seluruh perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanganan dampak kabut asap segera menindaklanjuti status siaga darurat tersebut. Langkah cepat dan terkoordinasi dinilai diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
“Diharapkan hasil keputusan siaga darurat bencana ini segera ditindaklanjuti oleh dinas-dinas teknis. BPBD harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya, termasuk menyampaikan surat edaran kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mengambil langkah di satuan pendidikan,” ujar Muradi.
Selain penanganan di lapangan, Pemkab Kuansing juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dampak dari memburuknya kualitas udara akibat kabut asap.
Dinas Kesehatan diminta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta memastikan kesiapan alat kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk membatasi kegiatan di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Penggunaan masker juga dianjurkan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi asap semakin pekat dan menggunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia dan masyarakat yang rentan,” imbaunya.
Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, menekankan bahwa langkah pencegahan harus menjadi perhatian utama dalam mengantisipasi munculnya titik-titik api baru.
Menurutnya, penanganan kebakaran tidak seharusnya hanya dilakukan ketika api sudah meluas.
“Yang paling penting tentu kita harus preventif terhadap sumber-sumber titik api. Jangan sampai penanganan hanya dilakukan setelah api membesar. Pencegahan harus kita lakukan bersama,” kata Satria.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Perlu terus dilakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran. Jangan sampai masyarakat kita justru berurusan dengan hukum karena kelalaian atau tindakan yang menyebabkan karhutla,” tegasnya.
Selain mencegah munculnya kebakaran baru, Satria meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak kabut asap, terutama dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, penanganan persoalan kabut asap membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang ingin berkontribusi juga dapat dilibatkan dalam upaya membantu masyarakat.
“Kalau ada beberapa organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang ingin membantu, tentu ini harus kita sambut. Pemerintah daerah juga harus proaktif. Jangan hanya menunggu, tetapi bergerak bersama-sama untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : David
