MEDIABYTE.ID, KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (31/8/2026).
Bupati Kampar Ahmad Yuzar, didampingi Wakil Bupati Kampar Misharti, mengatakan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, perubahan kebijakan fiskal dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap realisasi APBD berjalan serta perkembangan kondisi perekonomian daerah.
“Perubahan Kebijakan Fiskal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi objektif terhadap perkembangan realisasi APBD berjalan, serta sebagai langkah antisipatif dalam merespon dinamikam perekonomian daerah yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan prioritas” ucap Bupati Kampar ini mengawali pidatonya.
Ahmad Yuzar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas rancangan perubahan anggaran secara intensif.
Ia menilai kerja sama antara legislatif dan eksekutif tersebut menjadi bentuk komitmen dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam nota kesepakatan tersebut, pendapatan daerah pada APBD murni 2026 tercatat sebesar Rp2.587.973.002.994. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp2.573.843.304.557 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.129.698.437.
Meski secara keseluruhan pendapatan daerah berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan sebesar Rp33.272.839.974.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2.652.973.002.994 meningkat menjadi Rp2.666.068.010.670,92. Dengan demikian, terdapat penambahan belanja sebesar Rp13.095.007.676,92.
Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan netto yang sebelumnya sebesar Rp65 miliar berubah menjadi Rp92.224.706.113,92. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp27.224.706.113,92.
Bupati menjelaskan, tambahan pembiayaan bersih tersebut merupakan hasil penyesuaian berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tetap berada pada posisi berimbang atau Rp0.
Ahmad Yuzar mengatakan penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Kampar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi selaku pimpinan sidang berharap kesepakatan yang telah dicapai tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Ia meminta kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama dalam memastikan anggaran perubahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita berharap seluruh program dan kegiatan yang nantinya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ahmad Taridi menambahkan, pelaksanaan APBD Perubahan 2026 diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kampar.
Penulis: Dozan Alfiandar
