MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penutupan Masa Persidangan II Tahun 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan agenda kelembagaan serta pembahasan berbagai kebijakan daerah.
Rapat paripurna ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan DPRD Provinsi Riau pada Masa Persidangan II Tahun 2026. Berbagai agenda yang telah dilaksanakan selama masa persidangan tersebut menjadi bagian dari proses pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
Memasuki Masa Persidangan III Tahun 2026, DPRD Provinsi Riau kembali menetapkan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan masyarakat.
Di antara Ranperda yang menjadi perhatian dalam agenda persidangan tersebut yakni Ranperda yang berkaitan dengan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta tanah ulayat dan pemanfaatannya.
Pembahasan Ranperda perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari upaya mendorong hadirnya kebijakan daerah yang mampu memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta ruang pemberdayaan yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara itu, pembahasan mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya diharapkan dapat memperkuat pengaturan serta memberikan kepastian dalam pemanfaatan tanah ulayat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Rangkaian pembahasan Ranperda tersebut akan dilakukan melalui tahapan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah. DPRD Provinsi Riau akan terus mengkaji berbagai masukan dan aspirasi yang berkembang sebagai bahan dalam proses pembahasan, sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.
Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026 juga menjadi momentum bagi DPRD Provinsi Riau untuk melanjutkan pelaksanaan agenda kelembagaan secara optimal. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan daerah memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sinergi antara DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembahasan berbagai agenda daerah. Dengan kolaborasi dan komunikasi yang terus diperkuat, berbagai kebijakan diharapkan dapat dirumuskan secara komprehensif serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui dimulainya Masa Persidangan III Tahun 2026, DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan amanah konstitusional serta memperkuat peran kelembagaan dalam mendorong pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Riau. (Galeri)














