MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan ketentuan baru terkait perlindungan sisa kuota internet pelanggan mulai 28 September 2026. Melalui kebijakan tersebut, operator seluler tidak lagi diperbolehkan menghanguskan sisa kuota internet yang telah dibeli pelanggan secara sepihak.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
Selain melarang penghapusan sisa kuota secara sepihak, pemerintah juga menegaskan operator tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan maupun menggunakan kuota internet yang masih tersisa.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kuota internet yang telah dibayarkan pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.
“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.
Menurut Meutya, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital masih menerima sejumlah aduan masyarakat terkait operator seluler yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan ketentuan mengenai perlindungan terhadap sisa kuota internet.
“SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, ketentuan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet wajib menggunakan sistem akumulasi kuota atau rollover.
Kemkomdigi mewajibkan setiap operator menyediakan pilihan layanan agar pelanggan dapat menentukan sendiri mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaan internet mereka.
Sejumlah bentuk perlindungan terhadap sisa kuota yang dapat disediakan operator antara lain akumulasi kuota atau rollover, paket tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.
Operator juga dapat menerapkan mekanisme perlindungan lainnya selama tidak merugikan pelanggan.
Dengan adanya pilihan tersebut, mekanisme perlindungan sisa kuota setiap pelanggan nantinya dapat berbeda, tergantung jenis layanan yang tersedia dan dipilih.
Meutya mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari perubahan pendekatan dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Pelanggan diharapkan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan layanan sesuai kebutuhan mereka.
“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” kata Meutya.
Dengan berlakunya aturan tersebut pada 28 September 2026, operator seluler di Indonesia diwajibkan menyesuaikan layanan mereka agar memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap sisa kuota internet pelanggan.
Penulis : Efirina
