MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta seluruh camat meningkatkan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Setiap keluhan warga diminta segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan.
Arahan tersebut disampaikan Agung saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat se-Kota Pekanbaru di Kantor Kecamatan Senapelan, Rabu (23/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja bulanan sekaligus menghimpun laporan serta aspirasi masyarakat dari masing-masing wilayah kecamatan.
Agung menekankan bahwa camat harus memahami kondisi masyarakat di wilayah kerjanya. Menurutnya, persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus diketahui pemerintah kecamatan sebelum berkembang menjadi keluhan yang lebih luas.
“Saya dan Pak Wakil Wali Kota tidak ingin mendengar informasi atau keluhan warga justru dari masyarakat luar lebih dulu, sementara camatnya sendiri tidak tahu. Camat harus aktif dan paham betul dengan kondisi serta keluhan masyarakat di lingkungannya,” tegas Agung.
Dalam rapat tersebut, jajaran PLN juga turut dihadirkan untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Pembahasan bersama PLN dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang dinilai belum selalu terdeteksi secara cepat.
Agung menyampaikan, masyarakat nantinya dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk melaporkan kejadian listrik padam. Laporan tersebut akan diteruskan kepada tim Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN di masing-masing rayon.
“Ke depan, masyarakat dapat melaporkan kejadian listrik padam melalui layanan darurat 112. Laporan tersebut akan langsung diteruskan ke tim Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN di rayon masing-masing,” terangnya.
Selain persoalan kelistrikan, Agung juga menerima laporan mengenai masih adanya ijazah peserta didik yang belum diserahkan pihak sekolah akibat persoalan tunggakan biaya.
Menurutnya, saat ini masih terdapat ratusan ijazah peserta didik yang belum diberikan kepada pemiliknya karena persoalan tersebut.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian yakni laporan warga tidak mampu yang tiba-tiba terhapus dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru bekerja sama dengan Kementerian Sosial membuka posko pengaduan dan pembaruan data di seluruh kelurahan dan kecamatan.
Posko tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bansos.
“Beberapa kasus disebabkan adanya anggota keluarga dalam satu KK yang terjerat pinjaman online atau indikasi pencatutan KTP untuk kepemilikan kendaraan roda empat, sehingga otomatis tereliminasi dari sistem penerima bansos. Posko ini hadir untuk memverifikasi ulang agar hak warga tidak mampu dikembalikan,” pungkasnya.
Penulis : Sartika
