MEDIABYTE.ID, BENGKALIS — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama DPRD Bengkalis menargetkan pengesahan Ranperda tersebut pada 29 September 2026.
Tahapan pembahasan telah memasuki penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Tanggapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (22/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan dan dihadiri anggota DPRD Bengkalis.
Usai rapat, Hendrik mengatakan pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 tinggal menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum masuk ke proses pengesahan.
Menurutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan kembali melakukan pembahasan untuk memfinalisasi rancangan anggaran tersebut.
“Insyaallah Senin pekan depan kita akan kembali melakukan rapat Banggar untuk finalisasi Ranperda APBD Perubahan 2026 ini. Kemudian kalau tidak ada halangan, kemungkinan proses pengesahan akan dilaksanakan dalam paripurna tanggal 29 September nanti,” ujar Hendrik.
Anggaran Belanja Wajib Ditambah
Hendrik menjelaskan, dalam APBD Perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran yang berkaitan dengan sejumlah belanja wajib.
Beberapa kebutuhan tersebut sebelumnya hanya dianggarkan dalam APBD Murni 2026 sampai September dan Oktober. Karena itu, penyesuaian kembali dilakukan melalui APBD Perubahan untuk memenuhi kebutuhan anggaran hingga akhir tahun.
“Sebelumnya juga sudah dilakukan empat kali efisiensi dan pergeseran anggaran karena memang pusat masih belum melunasi kurang bayarnya. Tapi tetap kita masukkan dalam APBD kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Bengkalis memastikan kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga outsourcing tetap tercantum dalam APBD Perubahan 2026.
Dengan demikian, anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap disiapkan hingga Desember 2026.
Pemkab Optimistis APBD Perubahan Segera Disahkan
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan adanya penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Namun, Bagus menyebut rincian teknis terkait perubahan dan penambahan anggaran menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama TAPD.
“Mudah-mudahan pekan depan APBD Perubahan ini bisa segera disahkan sesuai target kita bersama dengan DPRD Bengkalis,” singkat Bagus.
Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih memiliki waktu untuk merampungkan pembahasan dan finalisasi sebelum Ranperda APBD Perubahan 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Penulis : Efirina
