MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Pemerintah terus menyiapkan penerapan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah negeri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan menengah, termasuk SMA dan SMK.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat.
“Dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemendikdasmen.
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah saat ini menyiapkan skema agar layanan pendidikan gratis tersebut dapat diterapkan secara lebih luas. Dukungan pembiayaan pendidikan juga dilakukan melalui berbagai program pemerintah yang telah berjalan.
BOS untuk Murid Negeri dan Swasta
Salah satu bentuk dukungan pemerintah diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut disalurkan kepada satuan pendidikan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
Abdul Mu’ti menjelaskan, penerima BOS tidak hanya berasal dari sekolah negeri. Sekolah swasta juga memperoleh dukungan melalui program tersebut.
“Selama ini semua murid, baik negeri maupun swasta, itu mendapatkan dana BOS. Kemudian yang kedua, murid dari keluarga tidak mampu itu juga mendapatkan dana PIP,” jelasnya.
Dana BOS antara lain dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan serta kegiatan ekstrakurikuler.
Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
TK Mulai Mendapat Dukungan PIP
Pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan pendidikan ke jenjang TK. Mulai 2027, peserta didik TK akan mendapatkan akses PIP sebagai bagian dari kebijakan baru pemerintah.
“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP, yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun,” ujar Abdul Mu’ti.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas dukungan pendidikan sejak jenjang prasekolah. Pemerintah juga tengah mempersiapkan penerapan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari TK.
Dukungan untuk Guru Juga Diperkuat
Selain pembiayaan bagi peserta didik, pemerintah memberikan perhatian terhadap pembiayaan tenaga pendidik di sekolah negeri.
Abdul Mu’ti menjelaskan, guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri selama ini memperoleh pembayaran melalui anggaran pemerintah pusat. Sementara guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai kebijakan yang berlaku.
Pemerintah berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat memperkuat penyelenggaraan pendidikan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan.
Dengan skema yang sedang disiapkan, pendidikan gratis diarahkan mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah serta dimulai sejak TK. Pemerintah masih melakukan penyiapan teknis dan pengaturan pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Penulis : Efirina
