MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan anggaran perubahan pada program-program yang dinilai prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Meranti, Jumat (25/9/2026) malam.
Paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Anton Shidarta, Wakil Ketua DPRD Jack Ardiansyah, para anggota DPRD, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati Asmar menyampaikan bahwa kesepakatan perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting untuk mempertajam arah pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penggunaan anggaran harus difokuskan pada kegiatan prioritas yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, seluruh program harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Asmar.
Ia menjelaskan, penyesuaian program dalam Perubahan APBD 2026 tetap harus sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan perubahan RKPD Tahun 2026.
Asmar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Meranti atas kerja sama selama proses pembahasan perubahan KUA-PPAS. Menurutnya, penyampaian pandangan, masukan, dialog maupun perbedaan pendapat yang muncul dalam pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.
“Seluruh proses tersebut harus bermuara pada tujuan bersama, yakni memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap struktur APBD Meranti Tahun Anggaran 2026.
Pimpinan sidang Anton Shidarta, SH, MH, menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,120 triliun dalam APBD Murni 2026 meningkat menjadi sekitar Rp1,123 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan pendapatan sekitar Rp2,97 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp223,50 miliar menjadi Rp224,36 miliar atau bertambah sekitar Rp857,72 juta.
Sementara itu, pendapatan daerah yang berasal dari komponen selain PAD naik dari Rp897,21 miliar menjadi Rp899,33 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar Rp2,12 miliar.
Pada sisi belanja, anggaran yang sebelumnya mencapai Rp1,162 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp1,126 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp36,29 miliar.
Penyesuaian belanja tersebut berdampak pada berkurangnya defisit anggaran. Dari sebelumnya Rp41,69 miliar, defisit berubah menjadi sekitar Rp2,41 miliar atau berkurang sekitar Rp39,27 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang di antaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga mengalami penyesuaian. Nilainya berubah dari Rp41,69 miliar menjadi Rp2,66 miliar.
Setelah kesepakatan ditandatangani, Bupati Asmar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan diminta tetap mengacu pada pagu serta prioritas yang telah disepakati. Pemerintah daerah juga menegaskan agar tidak terdapat penganggaran terhadap kegiatan yang tidak menjadi prioritas maupun tidak memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, harus segera ditindaklanjuti secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asmar.
Ia berharap hasil kesepakatan tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga kepentingan masyarakat. Dengan demikian, APBD diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan yang efektif.
“Mari bersama-sama membangun daerah menuju Meranti Agamis, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.
Selain agenda penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga diisi dengan pembacaan laporan Panitia Kerja yang disampaikan juru bicara Eka Yusnita.
Paripurna turut membahas persetujuan dan pengesahan rancangan peraturan DPRD mengenai perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
Penulis : Silvia
