MEDIABYTE.ID, PELALAWAN – Sejumlah masyarakat Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, melaporkan Kepala Desa Kemang berinisial LH ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Senin (28/9/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi serta dugaan penerimaan pemberian berupa lahan dan tanaman kelapa sawit seluas sekitar 58 hektare yang disebut-sebut diterima oleh kepala desa dari pihak perusahaan.
Selain itu, masyarakat turut mempersoalkan transparansi pengelolaan lahan sekitar 100 hektare yang sebelumnya disebut diperoleh masyarakat Desa Kemang dan kemudian dikelola melalui Koperasi Produsen Kemang Maju Bersama.
Salah seorang warga Desa Kemang, Sasmawati, bersama pengurus koperasi menyampaikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan laporan di Kantor Kejari Pelalawan.
Menurut Sasmawati, masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan areal perkebunan yang sebelumnya dikaitkan dengan PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) dan kini disebut berada dalam pengelolaan PT Permata Hijau Indonesia (PHI).
Ia menyebut terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang menurut informasi masyarakat diduga berada di luar IUP maupun HGU perusahaan dengan luas sekitar 595 hektare. Areal tersebut disebut terdiri dari sekitar 300 hektare di wilayah Desa Kemang dan sekitar 295 hektare di Desa Palas.
“Dalam proses memperjuangkan lahan tersebut, Kepala Desa Kemang ikut mewakili masyarakat untuk memperjuangkan tanah sekitar 300 hektare yang menjadi hak masyarakat Desa Kemang,” ujar Sasmawati berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan kepada Kejari Pelalawan.
Dari proses tersebut, masyarakat Desa Kemang kemudian memperoleh lahan sekitar 100 hektare. Lahan itu selanjutnya dikelola melalui Koperasi Produsen Kemang Maju Bersama.
Namun, menurut pelapor, muncul informasi mengenai dugaan pemberian lahan beserta tanaman kelapa sawit seluas sekitar 58 hektare kepada kepala desa. Masyarakat menduga pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan proses perjuangan mendapatkan lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Kemang.
“Akibat dugaan pemberian tersebut, masyarakat menilai terdapat hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat Desa Kemang,” demikian inti laporan yang disampaikan kepada Kejari Pelalawan.
Selain persoalan lahan 58 hektare, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan hasil dari lahan sekitar 100 hektare. Dalam laporan disebutkan, uang bagi hasil pengelolaan lahan tersebut diduga terlebih dahulu masuk ke rekening pribadi kepala desa sebelum dipotong dan kemudian dikirimkan ke rekening koperasi.
Atas berbagai dugaan tersebut, pelapor memperkirakan potensi kerugian mencapai sekitar Rp20,3 miliar. Perhitungan itu didasarkan pada lahan sekitar 58 hektare dengan asumsi nilai Rp350 juta untuk setiap kapling seluas dua hektare.
Pelapor menyatakan nilai tersebut belum memperhitungkan persoalan lain yang berkaitan dengan lahan yang disebut mencapai lebih dari 100 hektare.
Masyarakat Desa Kemang meminta Kejari Pelalawan menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diharapkan meliputi status lahan, proses penyerahan, pihak-pihak yang terlibat, hingga penggunaan dan pengelolaan lahan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan Pajri Aef Sanusi, S.H., melalui Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen Kejari Pelalawan, Teguh Utama Setiadi, S.H., membenarkan laporan tersebut telah diterima pihaknya.
“Kami menyambut baik laporan dari masyarakat Desa Kemang. Tentunya atas laporan tersebut kami terima dan akan kami proses sesuai aturan,” ujar Teguh.
Dengan diterimanya laporan tersebut, masyarakat Desa Kemang kini menunggu proses tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk mengklarifikasi berbagai informasi dan dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Penulis : Ana











