MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Sidang sengketa informasi publik dengan nomor registrasi Reg.049/PSI/KIP-R/V/2026 antara pemohon Hari Jummaulana, S.I.Kom., M.I.Kom. dengan termohon Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau, dengan badan publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Riau, yang digelar di Kantor Komisi Informasi (KI) pada Rabu (30/9/2026), memasuki agenda pemeriksaan awal.
Dalam persidangan tersebut, proses pemeriksaan mendapat sorotan dari Rion Satya, SH, selaku Pegiat Keterbukaan Informasi. Ia menilai pemeriksaan telah menggali sejumlah hal yang dianggap sudah menyentuh substansi perkara.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian berkaitan dengan sengketa informasi yang melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada tahap pemeriksaan awal, Majelis Komisioner Komisi Informasi turut memeriksa sejumlah dokumen yang disampaikan pihak termohon sebagai jawaban atas permohonan informasi.
Rion Satya yang mengikuti dan menyaksikan proses persidangan bersama komisioner yang baru terpilih menilai pemeriksaan awal semestinya diarahkan pada sejumlah hal mendasar, salah satunya memastikan kedudukan hukum atau legal standing para pihak.
Menurutnya, majelis perlu memastikan apakah pihak yang mengajukan permohonan benar merupakan pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan informasi.
Selain legal standing, pemeriksaan awal juga berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi serta pembacaan ringkasan permohonan informasi yang diajukan pemohon.
Namun, Rion menilai pertanyaan majelis dalam persidangan telah berkembang terlalu jauh, khususnya ketika menggali kegunaan informasi secara rinci.
“Kenapa begitu? Karena majelis mempertanyakan tentang kegunaan secara detail. Padahal yang harus diperiksa itu adalah apakah informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi itu adalah informasi publik atau informasi yang dikecualikan,” ujarnya.
Menurut Rion, persoalan mengenai kegunaan informasi seharusnya dapat dibahas lebih lanjut ketika perkara memasuki tahapan adjudikasi, terutama saat proses pembuktian untuk menentukan apakah informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
Ia menjelaskan, apabila dalam suatu dokumen informasi publik terdapat bagian yang dikecualikan, kondisi tersebut tidak otomatis membuat seluruh informasi harus ditutup. Bagian yang memang termasuk informasi dikecualikan dapat ditutup atau dihitamkan, sedangkan informasi lainnya yang bersifat terbuka tetap dapat diberikan kepada masyarakat.
Baca juga: Akta Registrasi Sengketa KI Riau Diduga Dipalsukan, Nomor Perkara Muncul di Dokumen Lain
“Tidak ada pelarangan terhadap seluruh materi informasi yang dimohonkan. Jika di dalam informasi terbuka itu ada informasi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan itu yang ditutup, dihitamkan,” jelasnya.
Rion menegaskan, keberadaan sebagian informasi yang dikecualikan tidak semestinya membuat keseluruhan dokumen dinyatakan tertutup. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian informasi yang bersifat terbuka.
Ia juga menyampaikan bahwa apabila suatu informasi akan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum, badan publik terlebih dahulu harus melakukan uji konsekuensi. Ia menyebut ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010.
“Dalam PP itu telah dijelaskan tata cara untuk melakukan uji konsekuensi,” ujarnya.
Sorotan terhadap mekanisme pemeriksaan juga disampaikan Yogi Ramadhan, salah satu pengacara dari pihak pemohon Adri Sudiyanto, dalam perkara yang berhadapan dengan prinsipal Atasan PPID Pemerintah Provinsi Riau dengan nomor permohonan Reg.046/PSI/KIP/R/IV/2026.
Ia menekankan bahwa permohonan informasi yang diajukan masyarakat berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Yogi, persoalan utama dalam sengketa informasi seharusnya tetap diarahkan pada kedudukan dan fungsi Komisi Informasi dalam menerima serta menyelesaikan sengketa informasi publik.
Ia mempertanyakan ketika permohonan informasi masyarakat justru diarahkan pada persoalan mengenai siapa pemohonnya dan untuk apa informasi tersebut digunakan. Menurutnya, hal yang menjadi pokok perhatian adalah informasi publik yang dimohonkan serta dasar hukum mengenai keterbukaan informasi tersebut.
Baca Juga: KI Riau Tegaskan Nomor Register Sengketa Milik Rion Satya, Sekolah Diminta Tak Takut.
Yogi juga menyoroti peran Komisi Informasi yang berkaitan langsung dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Ia mempertanyakan ketika proses pemeriksaan berkembang ke sejumlah hal yang menurutnya tidak menjadi pokok dari permohonan informasi.
Yogi berpendapat, Komisi Informasi memiliki tugas menerima dan memproses sengketa informasi publik yang diajukan masyarakat. Karena itu, ia menilai proses pemeriksaan perlu tetap diarahkan pada informasi yang dimohonkan serta ketentuan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
Selain persoalan mengenai informasi yang dikecualikan, pihak pemohon juga menyoroti adanya pernyataan atau pertanyaan mengenai permohonan informasi yang dinilai berulang-ulang dan dianggap tidak sungguh-sungguh oleh majelis persidangan.
Rion Satya kembali memberikan tanggapan. Menurutnya, anggapan bahwa seorang pemohon mengajukan permohonan secara berulang-ulang atau tidak sungguh-sungguh harus terlebih dahulu dibuktikan secara jelas.
“Seperti apa berulang-ulang dan tidak sungguh-sungguh itu? Yang tidak sungguh-sungguh,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar ketika permohonan informasi yang diajukan secara perorangan, termasuk oleh seorang jurnalis, dipersoalkan berdasarkan kepentingan pribadi. Menurutnya, harus terdapat dasar yang jelas apabila kepentingan pribadi dijadikan alasan untuk membatasi pemberian informasi.
“Kalau untuk pribadi tidak boleh diberikan, ini dasarnya apa? Harus kita pertanyakan itu kepada majelis yang bertugas itu,” katanya.
Meski memberikan kritik terhadap proses pemeriksaan, Rion menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti pihaknya menganggap Majelis Komisioner tidak memiliki kewenangan.
Menurutnya, majelis tetap memiliki kewenangan dalam menangani perkara sengketa informasi. Namun, ia menilai masih terdapat kemungkinan kekeliruan dalam menafsirkan maupun menyampaikan suatu ketentuan.
“Bukan kita mengatakan bahwasanya majelis ini tidak ada. Tidak. Tapi majelis ini ada kekeliruan juga. Masih ada kekeliruan,” katanya.
Ia menilai kritik serta upaya meluruskan proses persidangan merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memastikan penyelesaian sengketa informasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rion Satya mengaku telah menjadi pemohon dalam sengketa informasi di Komisi Informasi sejak 2014. Selama kurun waktu tersebut, ia menyebut telah mengikuti proses persidangan sejak periode majelis sebelumnya hingga majelis yang saat ini bertugas.
Ia menyebut terdapat sejumlah pemohon informasi yang merasa kecewa terhadap tata cara persidangan yang diterapkan oleh majelis saat ini.
“Dan ini yang terakhir ini sangat-sangat dikecamkan oleh beberapa pemohon informasi yang merasa kecewa dengan tata cara yang dilakukan oleh majelis yang sekarang ini,” pungkasnya.(tim)











