MEDIABYTE.ID, SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak menyoroti rencana alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk tahun anggaran 2027. Persoalan ini mencuat setelah terbit Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027.
Dalam dokumen tersebut, alokasi DBH untuk daerah menjadi bagian dari rancangan TKD 2027 yang masih berada dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan TKD 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan.
Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan keberatan terkait proyeksi DBH Migas Kabupaten Siak yang disebut hanya sekitar Rp40 miliar pada 2027. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan DBH Migas yang pernah diterima Siak pada periode sebelumnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, persoalan tersebut bukan hanya mengenai besaran dana yang diterima, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan perhitungan dan dasar penetapan alokasi.
Secara regulasi, DBH minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal 117 mengatur bahwa DBH migas bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
Dalam aturan tersebut, bagian DBH sumber daya alam minyak bumi ditetapkan sebesar 15,5 persen, sedangkan gas bumi sebesar 30,5 persen, dengan pembagian lebih lanjut kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah pusat juga menjelaskan bahwa perhitungan DBH berkaitan dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Dalam ketentuan pengelolaan Transfer ke Daerah, apabila penyaluran DBH lebih kecil dibandingkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, pemerintah dapat menetapkan adanya kurang bayar.
Ketergantungan Siak terhadap Transfer Pusat
Besarnya perhatian terhadap DBH Migas tidak terlepas dari struktur pendapatan Kabupaten Siak yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan data yang dicantumkan dalam naskah sumber, realisasi pendapatan daerah Siak pada 2025 mencapai Rp2,241 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp388 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,852 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan besaran transfer, termasuk DBH Migas, dapat berpengaruh terhadap ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara historis, realisasi penyaluran DBH Migas Kabupaten Siak sepanjang 2016–2020 disebut mencapai Rp1,696 triliun atau rata-rata sekitar Rp339,26 miliar per tahun.
Jika dibandingkan dengan proyeksi sekitar Rp40 miliar pada 2027 yang disebut dalam naskah sumber, terdapat selisih yang cukup besar dibandingkan rata-rata penerimaan pada periode tersebut.
Pemkab Soroti Rumus dan Transparansi
Persoalan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Siak tidak hanya berkaitan dengan besaran DBH, tetapi juga mekanisme perhitungannya.
Dalam naskah sumber disebutkan, pemerintah pusat menjelaskan bahwa penyaluran DBH Migas menggunakan data produksi dan formula yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Dengan demikian, perubahan lifting migas dapat memengaruhi besaran DBH yang diterima daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Siak menyoroti sejumlah faktor pengurang dalam perhitungan DBH dan meminta adanya penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar perhitungan tersebut.
Pemkab Siak juga disebut mengusulkan sejumlah langkah, di antaranya pembatasan faktor pengurang DBH, pemisahan komponen bantuan sosial dari formula perhitungan, peningkatan transparansi data dan perhitungan, serta pemberian kompensasi khusus bagi daerah penghasil migas.
Pemerintah Kabupaten Siak juga masih menagih kewajiban kurang bayar DBH yang menurut Bupati Afni telah terutang sejak 2023. Dalam naskah sumber disebutkan, pembayaran yang diproyeksikan pada 2027 sekitar Rp140 miliar.
Menunggu Pembahasan Lebih Lanjut
Rancangan alokasi TKD 2027 sendiri masih menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan fiskal pemerintah. Kementerian Keuangan menyebut alokasi TKD dalam RAPBN 2027 mencapai Rp735 triliun, termasuk DBH sebesar Rp63,4 triliun.
Dalam konteks Siak, pembahasan mengenai DBH Migas menjadi penting karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas sektor migas.
Pemerintah Kabupaten Siak berharap pembahasan mengenai alokasi DBH dapat dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan data produksi, formula yang berlaku, serta kondisi fiskal daerah.
Dengan demikian, persoalan DBH Migas tidak berhenti pada perbedaan angka alokasi, tetapi juga mencakup transparansi data, mekanisme perhitungan, serta keberlanjutan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
Penulis : Redaksi











