MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (For KI) Riau kembali terbentuk untuk periode kepengurusan 2026–2028. Forum ini menjadi wadah bagi wartawan yang memiliki perhatian terhadap isu keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong penguatan peran pers dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau.
For KI Riau digagas oleh sejumlah wartawan yang selama ini aktif meliput isu pemerintahan, pelayanan publik dan keterbukaan informasi, bersama sejumlah mantan komisioner Komisi Informasi.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar pengetahuan, pengalaman dan gagasan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Riau.
Untuk periode 2026–2028, Zufra Irwan dipercaya sebagai Ketua For KI Riau, sedangkan posisi sekretaris dipercayakan kepada Hari Jummaulana S.I.Kom, M.I.Kom.
Pembentukan kembali forum ini dinilai relevan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang terbuka, mudah diakses, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam konteks tersebut, pers memiliki posisi strategis. Informasi yang diperoleh dari badan publik perlu diverifikasi, dikonfirmasi dan diolah sesuai prinsip jurnalistik sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Menjembatani Pers dan Keterbukaan Informasi
For KI Riau diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi antara insan pers, badan publik, Komisi Informasi dan masyarakat dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang sehat.
Selain itu, forum ini dapat menjadi wadah peningkatan kapasitas wartawan dalam memahami regulasi dan mekanisme keterbukaan informasi publik, termasuk proses memperoleh, memverifikasi dan menggunakan informasi publik dalam kerja jurnalistik.
Dengan pemahaman tersebut, wartawan diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, berimbang dan berbasis data.
Hal ini menjadi penting mengingat berbagai isu publik di Riau memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, anggaran daerah hingga pelayanan publik.
Dorong Badan Publik Semakin Terbuka
Kehadiran For KI Riau juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada badan publik di Riau.
“Forum tidak diarahkan semata-mata sebagai wadah pemberitaan, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan edukasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam waktu dekat kita segera launching,” ujar Zufra Irwan yang dipercaya sebagai Ketua For KI Riau.
Menurutnya, komunikasi yang konstruktif antara pers dan badan publik diperlukan agar keterbukaan informasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, wartawan juga perlu memahami informasi yang dapat diakses publik maupun informasi yang memiliki pengecualian, termasuk mekanisme permohonan informasi apabila informasi yang dibutuhkan belum tersedia secara terbuka.
Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya dipahami dalam konteks sengketa informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan.
Perkuat Kapasitas Wartawan
Kepengurusan For KI Riau periode 2026–2028 diharapkan dapat membawa forum menjadi wadah yang aktif dan produktif.
Selain memperkuat jejaring antarwartawan, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menggelar diskusi, pelatihan, literasi keterbukaan informasi, kajian kebijakan publik serta kegiatan peningkatan kapasitas jurnalistik.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi dan pers memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Dengan terbentuknya kembali For KI Riau periode 2026–2028, forum tersebut diharapkan dapat ikut memperkuat budaya keterbukaan informasi di Riau sekaligus mendukung pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab.
For KI Riau diharapkan tidak hanya menjadi forum bagi wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keterbukaan informasi yang mempertemukan pers, badan publik, Komisi Informasi dan masyarakat dalam mendorong transparansi serta kualitas pelayanan informasi publik di Riau.(Ar)











