MEDIABYTE.ID, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan aparatur yang selama ini telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Asmar mengatakan, rencana tersebut menjadi harapan bagi para PPPK paruh waktu yang telah menjalankan tugas di berbagai sektor pemerintahan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan resmi dari pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kita berharap peningkatan status tersebut dapat memberikan kepastian kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang telah mengabdi,” ujar Asmar, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, PPPK memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian status serta penghargaan atas pengabdian aparatur dinilai perlu mendapat dukungan.
Meski demikian, Pemkab Kepulauan Meranti belum dapat mengambil langkah lebih lanjut sebelum adanya aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Intinya saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, terutama terkait persyaratan, mekanisme, tahapan pengangkatan, serta ketentuan pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ungkapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, juga menekankan pentingnya menunggu regulasi pemerintah pusat. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menindaklanjuti rencana perubahan status kepegawaian.
Selain persyaratan dan mekanisme pengangkatan, pengaturan pembiayaan juga perlu diperjelas agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah para pegawai, terutama terkait anggapan bahwa perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dipastikan berlaku secara otomatis bagi seluruh pegawai mulai 2027,” jelas Fajar.
Berdasarkan data Pemkab Kepulauan Meranti, saat ini terdapat 1.644 PPPK paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah. Mereka tersebar pada bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.
Rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan DPR RI. Rencana tersebut diarahkan sebagai bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah mengabdi.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan tindak lanjut kebijakan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis : Silvia
