MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Riau menyampaikan enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa di Pekanbaru, Selasa (10/11/2026). Massa mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya alam di Riau.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah keadilan dalam pembagian DBH minyak dan gas bumi (migas). Massa menilai porsi yang diterima Riau belum sebanding dengan kontribusinya sebagai daerah penghasil minyak.
“Pertama, kita menuntut keadilan DBH migas. Aceh bisa mendapat 70 persen, Papua 80 persen, sementara Riau yang merupakan daerah penghasil minyak terbesar hanya diberi 15 persen. Dari jumlah itu dibagi lagi ke daerah penghasil dan non-penghasil. Ditambah lagi TKD kita ditahan pusat, sehingga daerah tidak punya anggaran dan jalan-jalan di Riau rusak parah,” ujar Ismail Amir saat diwawancarai wartawan di lokasi aksi.
Tuntutan kedua berkaitan dengan pembagian DBH perkebunan sawit. Ismail menyoroti porsi pajak CPO dan sawit yang menurutnya sebesar 96 persen ditarik ke pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menerima 4 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditanggung Riau, terutama kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan pengangkut hasil perkebunan sawit.
Selanjutnya, massa menyampaikan empat tuntutan lainnya. Ketiga, mendesak BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di Riau agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan.
Keempat, menuntut penyelesaian persoalan tanah ulayat serta evaluasi terhadap Satgas Agrinas. Massa meminta hak masyarakat adat atas wilayahnya dikembalikan dan pengelolaan lahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Kelima, mendesak seluruh perusahaan perkebunan di Riau merealisasikan kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat tempatan.
Keenam, massa meminta pemerintah pusat melakukan koordinasi serta mengevaluasi peran perwakilan Riau di DPR RI dan DPD RI. Ismail menilai wakil rakyat asal Riau belum maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“DPR RI dan DPD RI asal Riau ini terkesan mandul. Saat kita undang hari ini, tidak ada satu pun yang hadir. Tengok tetangga kita Sumatera Barat, wakil rakyatnya berjuang habis-habisan membawa anggaran pusat ke daerah. Riau ini daerah kaya, tapi ibarat ayam mati di kelaparan di dalam lumbung padi,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Riau menegaskan akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Massa bahkan mengancam menggelar aksi berskala besar di Duri hingga melumpuhkan akses Pelabuhan Dumai.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan pembagian hasil kekayaan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan di Riau mendapat perhatian pemerintah pusat.
Penulis : Natasya
