MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan daerah itu mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan hingga 100 persen dari total penduduk.
Meski demikian, masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan Pemko Pekanbaru. Pasalnya, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di daerah tersebut baru mencapai 81 persen.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penghargaan UHC menjadi bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Menurut Markarius, Pemko Pekanbaru akan terus menjaga komitmen pembiayaan program jaminan kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan medis tanpa terbebani persoalan biaya.
“Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar pada 2027. Jumlah pembiayaan diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp100 miliar apabila digabungkan dengan bantuan anggaran dari Pemprov Riau.
Markarius berharap jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dapat membuat masyarakat merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan meskipun sudah memiliki perlindungan melalui program tersebut.
“Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya,” ujar Markarius.
Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan mencapai Universal Health Coverage apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Di Provinsi Riau, pembiayaan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah dilakukan dengan pola pembiayaan bersama atau budget sharing.
Program tersebut menjangkau 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dari total pembiayaan iuran, Pemprov Riau menanggung 55 persen, sedangkan 45 persen lainnya dibayarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Pola pembiayaan bersama ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Riau.
Penulis : Sartika











