MediaByte
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER
No Result
View All Result
MediaByte
No Result
View All Result
Home Berita

Raih Penghargaan UHC 2026, Bupati Siak Soroti Ancaman Beban Anggaran Kesehatan 2027

Cakupan kepesertaan UHC Kabupaten Siak mencapai 98,47 persen. Namun, perubahan skema pembiayaan dan penurunan dana bagi hasil migas diperkirakan meningkatkan beban APBD hingga Rp56,57 miliar pada 2027.

13 November, 2026
A A
Foto: Bupati Siak, Afni Zulkifli, menerima penghargaan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2026 dari Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026). Kabupaten Siak mencatat cakupan kepesertaan UHC sebesar 98,47 persen.

Foto: Bupati Siak, Afni Zulkifli, menerima penghargaan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2026 dari Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026). Kabupaten Siak mencatat cakupan kepesertaan UHC sebesar 98,47 persen.

Share on FacebookShare on Twitter

MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Di tengah keberhasilan mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,47 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan jaminan kesehatan masyarakat pada 2027.

BACAJUGA

KI Riau Putuskan Informasi Kerja Sama Media Bengkalis Dapat Diakses Pemohon, Ini Empat Poinnya

Indonesia Perluas Pembinaan Pencak Silat, 75 Pelatih Ditugaskan ke 36 Negara

PLN UID Riau dan Kepri Perkuat Budaya K3, Keselamatan Kerja Jadi Komitmen Bersama

Persoalan tersebut disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, setelah menerima penghargaan pencapaian UHC 2026 dari Pemerintah Provinsi Riau. Penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, seusai Upacara Peringatan Hari Kesehatan di Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

Momentum penerimaan penghargaan itu dimanfaatkan Afni untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait perubahan skema pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2091/400.7/DINKES/2026, komposisi pembiayaan atau budget sharing yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Riau sebesar 55 persen dan Pemkab Siak 45 persen, mulai 1 Januari 2027 berubah menjadi 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten.

Perubahan tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan anggaran UHC Kabupaten Siak menjadi Rp56.579.796.000 pada 2027. Jumlah itu naik dibandingkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp47.732.729.950.

Kenaikan beban pembiayaan tersebut dinilai semakin berat karena penerimaan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 72 persen pada 2027.

“Saya memang sengaja hadir biar bisa langsung menyampaikan catatan kritis ini ke para pihak, kepada Bapak Deputi BPJS Kesehatan dan juga Pemprov Riau. Bagi saya penghargaan bukanlah tujuan utama, tapi keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat ini wajib dijaga. Apalagi tahun 2027 diprediksi akan lebih menantang kondisi fiskalnya,” ungkap Afni dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Anggaran UHC Terancam Membengkak

Afni menjelaskan, Kabupaten Siak saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 513.106 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 505.273 jiwa telah terdaftar sebagai peserta program UHC atau setara 98,47 persen.

Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sekitar 82,72 persen. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Siak mengalokasikan anggaran sebesar Rp47.732.729.950 melalui APBD 2026.

Meski demikian, anggaran yang tersedia masih mengalami kekurangan sebesar Rp8.659.358.811. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan program kesehatan tersebut sudah menghadapi tekanan, bahkan sebelum perubahan komposisi pembiayaan diberlakukan.

Afni menyebut Pemkab Siak telah menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat balasan terhadap surat edaran perubahan skema pembiayaan tersebut.

“Sedangkan saat budget sharing 55:45 saja kondisinya anggaran terutang, apalagi kalau 60:40. Meski kami sangat menyadari bahwa kondisi fiskal Pemprov Riau juga sangat berat akibat anjloknya penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana dikatakan Pak Sekdaprov Riau, bahwa perihal TKD (Transfer ke Daerah) DBH ini di luar kontrol kendali kepala daerah,” jelasnya.

Khawatir Kepesertaan JKN Warga Dinonaktifkan

Selain persoalan peningkatan kebutuhan anggaran, Afni juga mengingatkan adanya risiko terhadap keberlanjutan status UHC Prioritas apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran iuran peserta.

Menurutnya, ketidakmampuan daerah mempertahankan pembiayaan dapat berdampak pada pencabutan status UHC Prioritas dan penonaktifan kepesertaan JKN bagi masyarakat yang iurannya ditanggung APBD.

Dampak lainnya adalah hilangnya kemudahan aktivasi instan bagi warga yang baru didaftarkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Selama berstatus UHC Prioritas, masyarakat dapat memperoleh akses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu masa aktivasi seperti pada mekanisme pendaftaran reguler.

Jika status tersebut dicabut, peserta baru berpotensi kembali mengikuti ketentuan masa tunggu aktivasi sesuai aturan yang berlaku, termasuk ketentuan aktif pada periode berikutnya.

Afni juga menyoroti persyaratan tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta yang harus dipertahankan daerah untuk memperoleh predikat UHC Prioritas. Apabila capaian tersebut tidak terpenuhi, daerah berisiko kehilangan status tersebut.

“Satu sisi TKD DBH daerah dipangkas, tapi di sisi lain mandatory spending kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab pusat juga dilimpahkan ke daerah. Jika daerah tidak sanggup, diancam lagi dengan sanksi administratif dalam bentuk pemotongan DBH Daerah dari pusat sesuai aturan PMK (Peraturan Kementerian Keuangan) nomor 78 Tahun 2020. Ini jelas sangat tidak adil,” tegas Afni.

Tunggakan Iuran Berpotensi Ganggu Pelayanan Kesehatan

Persoalan pembiayaan UHC, lanjut Afni, tidak hanya dihadapi Kabupaten Siak. Sejumlah daerah juga mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

Tunggakan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah dan harus diselesaikan melalui anggaran tahun berikutnya. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran pengelolaan dana BPJS Kesehatan dalam membayar klaim fasilitas pelayanan kesehatan.

Jika pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) mengalami hambatan, operasional rumah sakit juga berpotensi terdampak. Hal itu dapat berimbas pada ketersediaan obat-obatan maupun alat kesehatan yang dibutuhkan pasien.

Karena itu, Afni meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), terutama karena daerah tetap harus memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Dinamika ini perlu disikapi secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Semoga suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Tolonglah anggaran daerah jangan terus dipangkas karena itu adalah hak yang digunakan untuk menjaga kewajiban dasar pada rakyat. Apalagi dampaknya saat ini sudah sampai ke jantung paling inti dari pelayanan kesehatan rakyat,” ucapnya.

Afni berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dapat mencari solusi pembiayaan yang lebih adil agar keberlanjutan program UHC tetap terjaga. Menurutnya, capaian cakupan kesehatan yang telah diraih tidak boleh terancam akibat keterbatasan fiskal daerah, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Penulis : Redaksi

Views: 34

BeritaTerkait

Putusan KI Riau tentang keterbukaan informasi anggaran kerja sama media Kabupaten Bengkalis periode 2020-2023
Bengkalis

KI Riau Putuskan Informasi Kerja Sama Media Bengkalis Dapat Diakses Pemohon, Ini Empat Poinnya

17 November, 2026
Foto: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berfoto bersama para pelatih pencak silat Indonesia dalam pelepasan program Pencak Silat Road to Global Stage di Bogor. (Foto: Kemenpora)
Berita

Indonesia Perluas Pembinaan Pencak Silat, 75 Pelatih Ditugaskan ke 36 Negara

16 November, 2026
Berita

PLN UID Riau dan Kepri Perkuat Budaya K3, Keselamatan Kerja Jadi Komitmen Bersama

16 November, 2026
Next Post
Foto:Kapolres Dumai, AKBP Fatikh Dedy Setiawan (tengah), memimpin rapat persiapan Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Kamis (12/11/2026)

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Berlangsung Selama 14 Hari, Berikut Fokus Polres Dumai

Foto: Seorang pria berada di depan Kantor Polsek Tualang, Kabupaten Siak. Keluarga Feberman Halawa berharap penanganan laporan dugaan pengeroyokan yang terjadi di Kecamatan Tualang mendapat kejelasan dan dituntaskan secara profesional oleh pihak kepolisian.

Keluarga Korban Dugaan Pengeroyokan di Tualang Percayakan Penanganan Kasus kepada Polres Siak

Kabar Pilihan

Foto : Datuk Seri Marjohan Yusuf selaku Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau.

HUT ke-242 Pekanbaru, Kemajuan Kota Diminta Tetap Berpijak pada Budaya Melayu

25 Juni, 2026
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman dalam sejumlah sektor strategis - Pekanbaru.go.id

Pemko Pekanbaru-Padang Pariaman Perkuat Kolaborasi, dari Tata Kelola hingga Pengembangan Ekonomi

8 Agustus, 2026
Foto: Pemberitahuan resmi PLN UID Riau dan Kepulauan Riau terkait perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan pascagangguan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai, Sabtu (23/5/2026). (Dok. PLN UID Riau dan Kepri)

PLN Pastikan Pemulihan Kelistrikan di Sumatra Terus Berjalan, 184 Penyulang Sudah Kembali Normal

23 Mei, 2026
Foto: Suasana Bupati Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, meninjau kesiapan Stan Bazar Kafilah MTQ Meranti di Teluk Kuantan, Jumat (26/6/2026).

Tinjau Stan MTQ Meranti, Bupati Asmar Pastikan Seluruh Persiapan Rampung

26 Juni, 2026
Foto:Gitaris Sheila On 7, Eross Candra, saat menghadiri sebuah acara di Jakarta dan mengungkapkan alasan bandnya lebih jarang tampil di podcast, Kamis (6/8/2026)

Eross Candra Ungkap Alasan Sheila On 7 Jarang Tampil di Podcast

6 Agustus, 2026

Trending News

  • Ilustrasi AI: Mediabyte.id — Visual konseptual yang menggambarkan dokumen anggaran, surat konfirmasi, dan grafik perbedaan nilai kerja sama media terkait pemberitaan mengenai dasar penentuan besaran nilai kerja sama media Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

    Diskominfo Kampar Bungkam Soal Dasar Penentuan Anggaran Kerja Sama Media Rp10,4 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mahasiswa Umri gelar aksi demo di polda Riau, tuntut reformasi polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putra Daerah Lima Puluh Kota Soroti Video Viral Dugaan Penggunaan Mobil Dinas oleh Keluarga Pejabat ke Kampus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KI Riau Tegaskan Nomor Register Sengketa Milik Rion Satya, Sekolah Diminta Tak Takut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Presiden Mahasiswa UMRI Tanggapi Tuduhan Aksi Mengganggu UMKM di Kawasan Polda Riau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Paslon 01 Menang Telak di Pemilihan Ulang: Rayhan–Armiza Resmi Pimpin Mahasiswa UMRI 2025–2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Anggaran Publikasi Rp10,4 Miliar, LSM MAMPIR Pertanyakan Dasar Pembagian Kerja Sama Media di Kampar          

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soroti Anggaran Media Rp10,4 Miliar Diskominfo Kampar, Zufra Irwan Minta Polisi dan Kejaksaan Turun Tangan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Anggaran Publikasi Fantastis Rp10,4 Miliar, Penentuan dan Evaluasi Kinerja Media Mitra Diskominfo Kampar Dipertanyakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Belajar Cinta Tanah Air, Anak Panti Asuhan Rumah Bintang Antusias Ikuti Sosialisasi Mahasiswa UMRI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
MediaByte

MediaByte adalah situs berita terpercaya yang menyajikan informasi terkini. Dengan pendekatan jurnalistik yang objektif dan analitis, MediaByte memberikan wawasan mendalam, ulasan produk, dan laporan eksklusif untuk membantu pembaca tetap terinformasi dalam era digital yang cepat berkembang. Temukan berita terupdate, opini yang tajam, dan konten menarik hanya di MediaByte!

  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Contact Us
  • SOP Perlindungan Wartawan

Copyright © 2025 MediaByte.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER

Copyright © 2025 MediaByte.