MEDIABYTE.ID, JAKARTA , Awalnya terdengar sangat besar kerugian mencapai Rp 3 triliun yang diklaim menimpa ratusan pelaku UMKM karena saldo ditahan sepihak oleh platform Namun saat data diverifikasi, angka itu ternyata jauh berbeda. Tokopedia dan TikTok Shop akhirnya membuka hasil lengkap investigasi di hadapan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Rabu, ( 18/11/2026)
Semua bermula pada Juli lalu, saat Peradi DPC Bekasi Raya menyampaikan di Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR bahwa sekitar 500 pelaku usaha terdampak pemblokiran akun dan penahanan saldo. Angka kerugian yang disebut mencapai Rp 3 triliun. Namun ketika data rinci diminta, yang masuk hanya 217 pengaduan dengan nilai klaim kerugian sebesar Rp 24,05 miliar.
Dari 217 kasus tersebut, setelah diteliti satu per satu berdasarkan bukti dan data transaksi, terungkap bahwa 193 mitra terindikasi menyalahgunakan subsidi yang diberikan platform. Oleh karena itu, yang ditarik kembali hanyalah nilai subsidi yang terbukti bermasalah, yaitu sekitar Rp 16,7 miliar. Sementara sisa dana yang tidak terkait pelanggaran tetap dikembalikan sepenuhnya kepada penjual. Sebanyak 15 mitra sama sekali tidak mengalami pembekuan saldo, dan 9 kasus lainnya ditutup karena berupa akun yang sudah tidak aktif, data ganda, atau toko yang berstatus normal.
Menariknya, dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi Kementerian UMKM, dari enam mitra yang hadir, hanya dua yang masuk dalam daftar pengaduan resmi. Kesempatan banding tambahan pun dibuka hingga pertengahan Oktober. Yang tak terduga, dua pelaku usaha yang ternyata bukan bagian dari daftar Peradi ikut mengajukan keberatan dan berdasarkan peninjauan ulang serta diskusi dengan Kementerian UMKM, perusahaan memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan kepada mereka Proses pengembalian dana bagi kedua mitra ini ditargetkan selesai dalam minggu ini.
“Penarikan hanya dilakukan terhadap nilai subsidi yang terkait dengan pelanggaran. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan,” tegas Hilmi Adrianto, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia-TikTok Shop. Ia menambahkan, ke depannya setiap tindakan akan dilakukan lebih tepat guna, proporsional, dan tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk membuktikan diri jika memiliki bukti baru.
Penulis: Natasya











