MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Riau memperkuat konsolidasi organisasi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar memenuhi kuota administratif. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KPPI se-Riau periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Ketua DPD KPPI Riau, Mila Fitria Kaderismanto, yang memimpin pelantikan, menegaskan KPPI harus menjadi wadah perjuangan agar suara perempuan didengar dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
“Selamat kepada semua pengurus DPC KPPI se-Provinsi Riau yang baru saja dilantik, semoga melalui wadah ini, KPPI hadir bukan sekadar pelengkap administratif, KPPI hadir untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam setiap jengkal proses pengambilan keputusan di daerah ini”, ujar Mila.
Ia meminta seluruh pengurus mengikuti Rakerda secara serius karena hasil pembahasan akan menjadi masukan pada Kongres VII KPPI di Jakarta akhir November 2026.
Mila juga menekankan pentingnya mengawal revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen, agar memberikan kesempatan nyata bagi perempuan menduduki posisi strategis.
“Kita harus mengawal draf revisi undang-undang Pemilu agar afirmasi keterwakilan perempuan minimum 30 persen bukan lagi sekadar angka di atas kertas atau penambah kuota di nomor urut bawah.”
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut turut meminta partai politik menempatkan kader perempuan potensial pada nomor urut strategis.
“Kekuatan konsolidasi kita, kita mendesak partai politik untuk menempatkan kader-kader perempuan terbaik di ‘Nomor Jadi’ (Nomor Urut 1 dan 2) pada kontestasi legislatif mendatang,” terangnya.
KPPI Riau juga berkomitmen mengawal implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Mila berharap KPU bertindak tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan pada setiap daerah pemilihan di Riau.
Kegiatan tersebut dihadiri Boby Rahmat yang mewakili Gubernur Riau sekaligus membuka Rakerda II, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, Kepala Kesbangpol, Ketua Dewan Pakar KPPI Riau Ade Hartati, mantan Bupati Kampar Jefry Noer, serta sejumlah pimpinan organisasi perempuan.
Dalam sambutannya, Boby Rahmat mendukung keberadaan KPPI sebagai organisasi yang berperan memperkuat partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan daerah. Ia juga mendorong komunikasi dan koordinasi berkelanjutan agar program KPPI dapat disinergikan dengan pemerintah daerah.
“Keberadaan KPPI ini semakin memperkuat keberadaan KPPI Provinsi Riau, peran KPPI kita berikan dukungan kalau sekarang belum dapat dibantu oleh pemda, maka jangan terputus namun perlu terus berkomunikasi dan berkoordinasi agar dapat disinergikan dan berkolaborasi,” ujar Boby.
Ia mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dukungan organisasi. Namun, KPPI disarankan menyampaikan usulan program dan kebutuhan anggaran melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kita berharap dapat memberikan kontribusi pembangunan dan menjalankan roda organisasi, salah satunya melalui pendidikan politik melalui parpol”, kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPC yang dilantik. Ia menilai KPPI menjadi wadah yang menyatukan perempuan dari berbagai latar belakang partai politik.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC KPPI se-Provinsi Riau yang baru saja dilantik,” ujarnya.
“Ia sampaikan, organisasi KPPI ini agak unik, karena semua parpol ada disini, dengan berbagai perbedaan disatukan dalam satu wadah yakni KPPI ini luar biasa.”
Ia berharap Rakerda II menghasilkan program kerja konkret untuk memperkuat organisasi dan menyatakan DPRD Riau diharapkan dapat mendukung kegiatan KPPI ke depan.
Dukungan serupa disampaikan Dewan Pembina KPPI Riau, Eva Yuliana. Ia mengajak seluruh elemen bersinergi memperkuat gerakan perempuan politik, terutama memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen yang dinilai belum terpenuhi secara memadai. Ia juga mendorong pengurus baru membesarkan organisasi dengan mengoptimalkan potensi masing-masing.
Pelantikan 12 DPC dan Rakerda II menjadi langkah KPPI Riau memperkuat konsolidasi sekaligus merumuskan strategi peningkatan peran perempuan dalam politik. KPPI diharapkan tidak hanya menjadi wadah perempuan lintas partai, tetapi juga mampu melahirkan program nyata untuk memperluas kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.











