MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pencabutan izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh pemerintah dinilai harus menjadi momentum penting untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menegaskan, pencabutan izin tidak boleh berhenti pada keputusan administratif, tetapi harus diikuti langkah pemulihan ekologis dan penyelesaian konflik agraria secara adil.
Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
WALHI Riau menilai sejumlah alasan pencabutan tersebut sejalan dengan temuan dan pemantauan yang selama ini dilakukan organisasi lingkungan tersebut terhadap aktivitas PT RAPP.
Salah satunya terkait karhutla yang terjadi pada 2026 di wilayah kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil analisis WALHI Riau, areal kerja perusahaan juga berulang kali terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
Selain itu, WALHI Riau menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran oleh PT RAPP, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan, perusahaan disebut melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.
Atas kondisi tersebut, WALHI Riau memandang pencabutan izin harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh dugaan pelanggaran PT RAPP, termasuk berbagai pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan maupun potensi pelanggaran lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan kepatuhan perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh areal kerja perusahaan.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan pencabutan izin PT RAPP harus dijalankan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup.
Menurutnya, proses tersebut harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini kehilangan ruang hidup akibat keberadaan perizinan PT RAPP. Proses penyelesaian pascapencabutan juga harus dilakukan secara partisipatif dan berkeadilan.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil”
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar memastikan areal bekas izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.
Menurutnya, pengalihan izin justru berpotensi menggagalkan tujuan utama pencabutan, yakni pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat”, tutup Jasmi.
Desakan serupa disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan, salah satunya masyarakat Dayun, Kabupaten Siak.
Menurut Besta, keberadaan perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat di Desa Dayun. Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidupnya.
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujar Besta.
Desak Penegakan Hukum terhadap 38 Korporasi
Lebih jauh, WALHI Riau mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada pencabutan izin PT RAPP. Pemerintah juga diminta meneruskan agenda pemulihan melalui penegakan hukum, peninjauan ulang (reviu), hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang terbukti merusak lingkungan.
WALHI Riau secara khusus menyoroti sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai perlu mendapatkan evaluasi serius sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
WALHI Riau menegaskan, izin korporasi yang terbukti merampas hak masyarakat atas ruang hidup harus segera dikembalikan kepada rakyat.
Pencabutan izin PT RAPP diharapkan tidak sekadar menjadi kebijakan penertiban perizinan, tetapi benar-benar menjadi awal pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik, dan pengembalian hak masyarakat di Provinsi Riau.(Rls)











