MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau tengah mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat sebagai langkah strategis dalam melindungi hak masyarakat adat atas wilayah mereka.
Pengajuan ranperda tersebut telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau di Pekanbaru, Senin (18/5/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyebut pengajuan regulasi itu menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Riau dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
“Kami menyambut baik pengajuan rancangan peraturan daerah tersebut sebagai langkah strategis yang menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau,” katanya.
Menurutnya, Ranperda Tanah Ulayat tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga menjadi upaya menjaga eksistensi masyarakat adat beserta hak tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Perda ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menilai, pengaturan mengenai tanah ulayat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan hak masyarakat adat yang telah lama hidup serta bergantung pada kawasan tersebut.
Ranperda Tanah Ulayat dinilai menjadi regulasi penting yang dinantikan masyarakat adat di Riau, terutama di tengah masih terjadinya persoalan tumpang tindih lahan antara warga dan perusahaan di sejumlah daerah. Kehadiran aturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah kelola mereka.
Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan dapat meminimalisasi sengketa lahan yang kerap muncul di sejumlah wilayah di Riau, terutama yang melibatkan korporasi dan masyarakat adat.
Pemprov Riau berharap pembahasan Ranperda Tanah Ulayat dapat berjalan optimal sehingga segera disahkan menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Isu perlindungan tanah ulayat sendiri belakangan menjadi perhatian serius di Riau seiring meningkatnya tuntutan pengakuan hak masyarakat adat terhadap wilayah kelola mereka.











