MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – DPRD Riau menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari praktik “titipan”. Penegasan itu sejalan dengan arahan Gubernur Riau yang menyebut regulasi penerimaan siswa telah berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet, Ph.D., mengatakan seluruh proses penerimaan peserta didik kini harus mengacu pada aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
“Pesan gubernur sudah sangat jelas, tidak ada lagi mekanisme titipan dalam penempatan siswa. Regulasi sekarang berbeda dengan sebelumnya sehingga seluruh proses harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya kepada Tim MediaByte.id, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai prinsip rule of law. Pengawasan tidak hanya dilakukan DPRD, tetapi juga melibatkan Ombudsman serta mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mengawasi agar seluruh proses berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan. Kehadiran Ombudsman maupun surat edaran dari KPK menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB,” katanya.
Ia menjelaskan, tingginya perhatian masyarakat, media, serta organisasi masyarakat sipil membuat kepala sekolah dan Dinas Pendidikan harus semakin berhati-hati dalam menjalankan proses seleksi.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Riau mulai mengembangkan sekolah-sekolah unggulan berbasis potensi daerah, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Daerah membutuhkan sekolah unggulan yang sesuai dengan potensi wilayah. Tidak semua siswa harus berorientasi pada sekolah favorit yang sama. Pemerintah perlu memperkuat sekolah unggulan lengkap dengan fasilitas laboratorium dan guru yang tersertifikasi,” ujarnya.
Indra menilai masih diperlukan edukasi kepada para wali murid agar memahami bahwa sekolah unggulan berbasis kompetensi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan sekolah favorit yang selama ini menjadi tujuan utama.
“Kami berharap pemerintah provinsi bersama dinas pendidikan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga pola pikir mengenai sekolah unggulan dapat berubah,” tutupnya.
Penulis : Sartika











