MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Ahlul Fadli, menyoroti lemahnya penegakan hukum serta buruknya tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau. Berbagai persoalan tersebut dinilai masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sorotan itu disampaikan Ahlul dalam kegiatan peluncuran (launching) Media8 Network dan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau yang berlangsung di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ahlul menguraikan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari perizinan, perhitungan baseline emisi karbon, hingga penerapan prinsip keadilan sosial yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, hampir seluruh program pembangunan saat ini telah mengangkat isu kesadaran lingkungan. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi di lapangan.
Sektor Kehutanan dan Korupsi Jadi Persoalan Serius
Ahlul turut memaparkan catatan mengenai tren kasus korupsi di Riau. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 91 kasus korupsi yang terdata di Riau sepanjang 2004 hingga 2006. Sektor kehutanan tercatat menempati posisi tertinggi, disusul sektor pemerintahan.
Selain persoalan korupsi, WALHI Riau juga menyoroti dampak serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap lingkungan, perekonomian, serta kesehatan masyarakat.
Sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat sekitar 2,5 juta hektare lahan terbakar di Indonesia dengan estimasi kerugian negara mencapai hampir Rp200 triliun. Kawasan gambut menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap ancaman kebakaran.
Dampak kesehatan akibat karhutla juga menjadi perhatian. Ahlul menyebutkan, sebanyak 28.000 jiwa di Riau menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 2026 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.
Lebih lanjut, WALHI Riau mencatat terdapat tiga perusahaan besar di Riau yang hingga kini belum membayar kerugian negara dan belum melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan pascakebakaran. Total tanggungan ketiga perusahaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun.
Relasi Pengusaha dan Pemerintah Disorot
Tidak hanya menyoroti persoalan lingkungan dan penegakan hukum, Ahlul juga mengangkat persoalan relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Mengutip kajian seorang profesor ekonomi Universitas Indonesia (UI) mengenai oligarki, Ahlul menyebutkan bahwa hubungan antara kalangan pengusaha dan pemerintah saat ini semakin menyatu.
“Sekitar 50 persen anggota dewan di tingkat pusat hingga para menteri disebut berasal dari kalangan pelaku bisnis. Kondisi ini dinilai memicu karut-marut kebijakan yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat luas, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.
WALHI Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Menutup pemaparannya, WALHI Riau mendesak adanya perbaikan komitmen yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta korporasi dalam mengawal persoalan lingkungan hidup.
Ahlul juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mendorong perubahan tata kelola lingkungan di Riau.
Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai sangat strategis untuk terus mengawal transparansi, memperkuat pengawasan, serta mendorong akuntabilitas publik.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, upaya mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Riau diharapkan dapat direalisasikan. (rls)
