MEDIABYTE.ID, KAMPAR – Siapa yang memiliki kewenangan menentukan perusahaan media penerima kerja sama dan besaran nilai yang diperoleh masing-masing media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu poin utama yang diajukan Redaksi Mediabyte.id kepada Sri Mardi Turni Astuti, S.E., M.Ak., terkait pengelolaan kerja sama publikasi media pada periode dirinya bertugas di bidang yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik (IKP/PIKP).
Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui secara jelas pembagian kewenangan antara kepala bidang, kepala dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim verifikasi maupun pejabat lain yang terlibat dalam proses kerja sama media.
Redaksi terlebih dahulu meminta Sri Mardi memastikan masa jabatannya sebagai kepala bidang yang membidangi IKP/PIKP pada 2024, termasuk waktu berakhirnya masa jabatan tersebut.
Penjelasan itu dinilai penting agar pemberitaan tidak keliru dalam menggambarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pejabat dalam pengelolaan kerja sama publikasi media.
Berdasarkan data yang diperoleh Mediabyte.id, nilai kerja sama media pada Diskominfo Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp10,4 miliar.
Dalam data tersebut, terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan antarmedia. Sejumlah perusahaan media tercatat memperoleh nilai kerja sama hingga ratusan juta rupiah dalam satu tahun, sedangkan sebagian media lainnya hanya memperoleh nilai dalam kisaran jutaan rupiah.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai indikator, klasifikasi, serta dasar yang digunakan dalam menetapkan nilai kerja sama setiap perusahaan media.
Redaksi meminta penjelasan apakah pada 2024 diterapkan sistem klasifikasi atau grade media, seperti kategori A, B, C maupun bentuk pengelompokan lainnya.
Apabila klasifikasi tersebut memang diterapkan, redaksi meminta penjelasan mengenai indikator dan pembobotannya. Redaksi juga menanyakan apakah sistem tersebut dituangkan dalam keputusan, pedoman, standar operasional prosedur atau dokumen tertulis lainnya.
Beberapa indikator yang turut dikonfirmasikan meliputi jumlah kunjungan pembaca, jangkauan pemberitaan, status verifikasi Dewan Pers, usia perusahaan pers, frekuensi penerbitan berita, wilayah distribusi, serta performa masing-masing media.
Kewenangan Pejabat Dipertanyakan
Sri Mardi juga diminta menjelaskan sejauh mana keterlibatan Bidang IKP/PIKP dalam proses kerja sama media pada periode tersebut.
Konfirmasi mencakup apakah bidang tersebut terlibat dalam pendataan dan verifikasi media, penentuan klasifikasi, pengusulan nilai kerja sama, hingga proses administrasi pembayaran.
Redaksi turut meminta penjelasan apakah Bidang IKP/PIKP hanya memberikan rekomendasi atau turut menentukan besaran nilai kerja sama yang diterima setiap perusahaan media.
Pertanyaan berikutnya menyangkut pihak yang memiliki kewenangan akhir dalam menentukan perusahaan media penerima kerja sama dan nilai masing-masing kontrak.
Apakah keputusan tersebut ditetapkan oleh kepala bidang, kepala dinas, tim atau petugas verifikasi, PPK, atau melalui mekanisme lainnya?
Selain itu, redaksi mengonfirmasi apakah pada saat itu pernah terdapat arahan atau keputusan pimpinan mengenai media tertentu maupun besaran nilai kerja samanya. Apabila ada, redaksi meminta penjelasan mengenai mekanisme penyampaian serta dasar keputusan tersebut.
Verifikasi Realisasi Publikasi
Aspek lain yang dikonfirmasikan adalah mekanisme verifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan media, terutama perusahaan pers yang memperoleh nilai kerja sama relatif besar.
Redaksi mempertanyakan apakah nilai kontrak yang diterima telah disertai realisasi publikasi yang sebanding, siapa yang melakukan pemeriksaan, serta dokumen apa yang digunakan sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan.
Konfirmasi juga mencakup kesamaan mekanisme dan persyaratan bagi seluruh perusahaan media yang menjalin kerja sama pada 2024.
Apabila terdapat perlakuan, persyaratan atau skema berbeda, redaksi meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan yang digunakan.
Secara keseluruhan, terdapat 12 poin pertanyaan yang disampaikan kepada Sri Mardi. Pertanyaan tersebut meliputi masa jabatan, pembagian kewenangan, klasifikasi media, indikator penilaian, penentuan besaran kerja sama, arahan pimpinan, verifikasi pekerjaan, hingga objektivitas dan proporsionalitas pengelolaannya.
“Konfirmasi ini kami perlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang dan memberikan ruang penjelasan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengelolaan kerja sama media pada periode tersebut,” demikian disampaikan Redaksi Mediabyte.id via pesan whatsapp dalam permintaan konfirmasi Kamis, (13/08/2026).
Redaksi juga memberikan ruang kepada Sri Mardi untuk menyampaikan klarifikasi, data pendukung maupun hal-hal yang dinilai perlu diluruskan kepada publik.
Belum terbukanya penjelasan mengenai pengelolaan kerja sama media sebelumnya juga mendapat perhatian Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan.
Zufra menegaskan bahwa Diskominfo sebagai badan publik berkewajiban membuka akses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
“Dinas Kominfo tidak boleh menutup akses informasi kepada masyarakat, apalagi kepada wartawan. Apa pun harus dijelaskan,” tegas Zufra.
Menurutnya, pergantian kepala dinas maupun kepala bidang tidak menghapus tanggung jawab institusi untuk menjelaskan kebijakan yang pernah dijalankan. Pejabat yang memegang kewenangan saat ini tetap perlu memahami persoalan di instansinya dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Sri Mardi Turni Astuti belum memberikan penjelasan maupun tanggapan atas 12 pertanyaan yang telah disampaikan Redaksi Mediabyte.id.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan terhadap substansi yang dipertanyakan. Mediabyte.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Sri Mardi maupun pihak Diskominfo Kabupaten Kampar.
Apabila tanggapan diterima setelah berita ini diterbitkan, penjelasan tersebut akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari keberlanjutan pemberitaan.
@mediabyte.id DULU INFORMATIF, KINI MAKIN JEBLOK? Komisioner KI Riau, Zufra Irwan, menyoroti keterbukaan informasi Pemkab Kampar. Menurutnya, pertanyaan wartawan mengenai dana publikasi media tidak boleh terus didiamkan. Lambatnya respons pemerintah dinilai dapat membuka ruang bagi simpang siur informasi dan tuduhan yang belum terverifikasi. “Pemkab Kampar tidak bisa mendiamkan pertanyaan-pertanyaan wartawan seperti sekarang ini.” Predikat informatif versus kondisi di lapangan—menurutmu, masih sejalan? Tulis pendapatmu secara santun. Pernyataan merupakan penilaian narasumber. Hak jawab pihak terkait tetap terbuka. DiskominfoKampar PemkabKampar ZufraIrwan KIRiau KeterbukaanInformasi AnggaranMedia Kampar Riau BeritaTerkini FYP
Penulis: Redaksi











