MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Koalisi Untuk Gajah Pelalawan meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan dalam mengusut perkara dugaan perburuan dan perdagangan gading gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Perkara tersebut saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan. Koalisi menilai kasus itu perlu ditangani secara serius karena diduga berkaitan dengan jaringan perdagangan satwa liar yang melibatkan lebih dari sekadar pemburu di lapangan.
Kasus tersebut bermula dari kematian sejumlah gajah Sumatera di Pelalawan. Dalam proses penyidikan, Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Mereka kemudian menjadi terdakwa dalam 11 berkas perkara yang disidangkan secara terpisah.
Penyidik menduga sedikitnya sembilan ekor gajah Sumatera diburu sepanjang 2024 hingga 2026 untuk diambil gadingnya dan kemudian diperdagangkan.
Sejumlah barang bukti telah diamankan dalam perkara tersebut. Di antaranya enam gading gajah, puluhan pipa rokok berbahan gading, senjata api dan ratusan butir amunisi, serta tengkorak dan tulang gajah.
Selain itu, penyidik menemukan sedikitnya 34 transaksi keuangan dengan nilai sekitar Rp1,872 miliar. Aparat juga mengamankan sejumlah aset, termasuk uang tunai sekitar Rp650 juta, ekskavator, Mitsubishi Triton, Suzuki Splash, serta dokumen perbankan dan kepemilikan aset.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan persidangan perkara tersebut.
Pada sidang 18 Agustus 2026, dari delapan jaksa penuntut umum yang ditugaskan, hanya dua orang yang hadir. Pada hari yang sama, salah satu terdakwa, Jamil, disebut tidak dapat mengikuti pembacaan dakwaan karena tertinggal di Rumah Tahanan Pekanbaru sehingga persidangannya ditunda.
Kondisi serupa kembali terjadi pada sidang 1 September 2026. Saat persidangan Jamil dimulai, majelis hakim menanyakan keberadaan terdakwa kepada jaksa. Namun, keberadaan Jamil di ruang sidang saat itu tidak dapat dipastikan sehingga agenda kembali ditunda.
Koalisi kemudian melakukan konfirmasi kepada Kajari Pelalawan Eka Nugraha. Dari hasil konfirmasi tersebut, Jamil disebut sebenarnya telah berada di ruang sidang, tetapi surat dakwaannya tertinggal.
Koalisi mempertanyakan mekanisme verifikasi identitas serta pencatatan kehadiran terdakwa. Persoalan pencatatan dalam Case Management System (CMS) Kejaksaan juga disebut sebelumnya berdampak pada tidak masuknya Jamil dalam daftar tahanan yang dijemput dari Rutan Pekanbaru.
Selain itu, pemeriksaan saksi dari Polda Riau pada sidang 1 September juga harus ditunda karena saksi tidak hadir.
Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Yuliantony, mengatakan perkara tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi aparat untuk mengungkap jaringan perdagangan gading secara lebih luas.
Menurut dia, pengusutan perlu diarahkan mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga memiliki peran dalam perdagangan gading.
Koalisi juga mengingatkan proses hukum yang tidak berjalan optimal dapat dimanfaatkan terdakwa dalam pembelaan di persidangan.
Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menilai perkara tersebut menjadi ujian bagi penegak hukum dalam menunjukkan keseriusan melindungi populasi gajah Sumatera yang terancam punah.
“Gajah sumatera tidak bisa membela dirinya di ruang pengadilan. Negara dan aparat penegak hukum yang harus berdiri untuk keadilan mereka,” ujar Annisa.
Koalisi meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali, perantara, penadah maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari perdagangan gading.
Aliran dana dalam perkara tersebut juga dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang serta penggunaan hasil kejahatan untuk memperoleh atau membiayai aset dan aktivitas ilegal lainnya.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan mendesak Pengadilan Negeri Pelalawan, Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Polda Riau memperkuat koordinasi agar seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib dan sesuai dengan hukum acara pidana.
Kehadiran terdakwa, jaksa, penasihat hukum, saksi, maupun ahli yang telah dijadwalkan diminta dipastikan. Persoalan administratif juga diharapkan tidak kembali menyebabkan agenda persidangan tertunda.
Selain itu, proses hukum didorong berlangsung secara transparan dan dapat dipantau masyarakat. Koalisi menilai keterbukaan informasi penting mengingat perkara tersebut berkaitan dengan satwa dilindungi, dugaan jaringan perdagangan serta transaksi bernilai besar.
Koalisi juga meminta penegak hukum mempertimbangkan dampak ekologis, budaya dan potensi genetik akibat hilangnya gajah Sumatera.
“Kasus sebesar ini tidak boleh diperlakukan seperti perkara yang bisa berjalan seadanya,” kata aktivis sekaligus Founder For Gajah, Rahman.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan menyatakan akan terus memantau jalannya persidangan dan mendorong proses hukum yang transparan. Mereka berharap perkara tersebut tidak hanya berujung pada pemidanaan pelaku lapangan, tetapi juga mampu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga berada di balik jaringan perdagangan gading gajah.
Penulis : Ana
