MEDIABYTE.ID, SIAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, logistik hingga anggaran operasional. Meski demikian, petugas dari berbagai unsur tetap melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik kebakaran.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.
Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri saat melakukan kunjungan ke Siak, Jumat (11/9/2026).
Thomas mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kerja sama antarpihak dalam menangani karhutla di Siak berjalan dengan baik. Menurutnya, semangat gotong royong perlu terus dipertahankan karena menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.
“Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla,” kata Thomas.
Siak Berada di Kawasan Rawan Karhutla
Thomas menjelaskan, kondisi geografis Siak menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Sebagian wilayah kabupaten tersebut berada di kawasan hidrologi gambut yang luas sehingga memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.
“Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali,” ujarnya.
Kondisi itu membuat penanganan karhutla perlu dilakukan secara terukur. Apalagi, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.
Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, Kementerian Kehutanan menyiapkan sejumlah strategi, termasuk modifikasi cuaca serta penguatan pemantauan dari darat dan udara.
“Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada,” ungkapnya.
Pemkab Siak Minta Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Siak Syamsurizal memaparkan kondisi penanganan karhutla sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan.
Syamsurizal menyebut sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan hutan. Situasi tersebut membutuhkan penanganan serius, sementara pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional.
Meski menghadapi keterbatasan, ia memastikan petugas bersama seluruh unsur terkait tetap berada di lapangan untuk melakukan pemadaman.
Menurut Syamsurizal, penanganan karhutla dilakukan tanpa membedakan kepemilikan maupun pihak yang terdampak. Hal utama yang menjadi perhatian adalah keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan.
“Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara,” ucap Syamsurizal.
Ia berharap kedatangan pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan terhadap penanganan karhutla di Siak, khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat,” katanya.
Luas Karhutla Capai 273,423 Hektare
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara mengungkapkan, hingga 10 September 2026 luas lahan yang terdampak karhutla di Siak mencapai 273,423 hektare.
Dari total tersebut, sekitar 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan area lainnya merupakan lahan masyarakat.
Penanganan karhutla telah dilakukan secara terpadu sejak status siaga ditetapkan pada Februari 2026. Langkah yang dilakukan antara lain membentuk Satgas Karhutla, melaksanakan patroli dan mitigasi, serta melaporkan perkembangan hotspot dan fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.
Namun, memasuki Agustus hingga September 2026, peningkatan eskalasi kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dan Tasik Betung.
Kondisi tersebut membuat personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani kebakaran di beberapa lokasi secara bersamaan.
Di tengah situasi itu, keterbatasan anggaran, alat berat, logistik serta kebutuhan operasional menjadi persoalan yang masih dihadapi petugas dalam menangani kebakaran, terutama di lahan gambut.
“Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut,” ujar Novendra.
Penulis : Redaksi
