MEDIABYTE.ID, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) mendorong percepatan penyusunan dan penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi kebutuhan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dipimpin Asisten II Setda Kuansing, Drs. Napisman, di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, Senin (28/9/2026).
Rakor tersebut membahas evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta perkembangan proses harmonisasi sejumlah Ranperda yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan, diketahui masih terdapat beberapa Ranperda yang telah melalui tahapan harmonisasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya persyaratan yang belum dilengkapi.
Selain itu, terdapat Ranperda yang sudah tersedia tetapi belum disertai Naskah Akademik (NA). OPD terkait diminta segera melengkapi dokumen dan memberikan kejelasan terhadap berbagai kendala yang menghambat proses penyusunan regulasi.
Napisman menegaskan, kebutuhan regulasi di daerah tidak selalu dapat sepenuhnya mengandalkan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Kuansing membutuhkan sejumlah aturan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Daerah memiliki kebutuhan teknis dan karakteristik tersendiri yang membutuhkan landasan hukum sesuai kondisi Kabupaten Kuansing,” ujar Napisman.
Ia meminta setiap OPD lebih proaktif mengusulkan penyusunan regulasi apabila menemukan pekerjaan maupun pelayanan publik yang terkendala karena belum memiliki dasar hukum.
Saat ini, terdapat 17 Ranperda yang telah masuk dalam agenda pembahasan di DPRD Kuansing, termasuk sejumlah Ranperda yang bersifat wajib.
Salah satu regulasi yang mendapat perhatian adalah perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Perubahan aturan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pelaksanaan Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Sejumlah OPD juga menyampaikan perkembangan regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, memaparkan rencana penyusunan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditargetkan dapat disiapkan pada 2027.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan perkembangan perbaikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pacu Jalur yang telah melewati proses harmonisasi.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga mengusulkan regulasi mengenai pengelolaan sampah. Naskah regulasi tersebut disebut telah selesai disusun dan selanjutnya akan diproses sesuai tahapan yang berlaku.
Dinas Tanaman Pangan turut mendorong percepatan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi tersebut dinilai diperlukan di tengah tingginya alih fungsi lahan sawah.
Untuk Ranperda LP2B, Naskah Akademik dan peta LP2B masih dalam tahap penyelesaian.
Dinas Pendidikan juga menyampaikan perlunya percepatan pembahasan rancangan Perbup tentang pencanangan wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah.
Rancangan tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat serta dukungan program yang diterima Kabupaten Kuansing.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengusulkan regulasi turunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait pendapatan layanan LPPL Radio 100,9 FM.
Regulasi tersebut mencakup pengaturan penerimaan dari sejumlah layanan, seperti iklan, live streaming, videotron dan layanan lainnya yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
Dalam rakor tersebut, sejumlah regulasi ditetapkan sebagai prioritas untuk didorong penyelesaiannya. Di antaranya regulasi terkait Protap, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017, pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan sampah, P4GN/narkoba, LP2B, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan perpustakaan.
Napisman meminta seluruh OPD segera menyusun dan melengkapi dokumen rancangan regulasi secara baik agar proses harmonisasi dan pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lebih optimal.
“Regulasi merupakan landasan penting agar setiap program pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Penulis : David











