MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Di tengah keberhasilan mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,47 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan jaminan kesehatan masyarakat pada 2027.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, setelah menerima penghargaan pencapaian UHC 2026 dari Pemerintah Provinsi Riau. Penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, seusai Upacara Peringatan Hari Kesehatan di Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Momentum penerimaan penghargaan itu dimanfaatkan Afni untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait perubahan skema pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2091/400.7/DINKES/2026, komposisi pembiayaan atau budget sharing yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Riau sebesar 55 persen dan Pemkab Siak 45 persen, mulai 1 Januari 2027 berubah menjadi 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten.
Perubahan tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan anggaran UHC Kabupaten Siak menjadi Rp56.579.796.000 pada 2027. Jumlah itu naik dibandingkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp47.732.729.950.
Kenaikan beban pembiayaan tersebut dinilai semakin berat karena penerimaan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 72 persen pada 2027.
“Saya memang sengaja hadir biar bisa langsung menyampaikan catatan kritis ini ke para pihak, kepada Bapak Deputi BPJS Kesehatan dan juga Pemprov Riau. Bagi saya penghargaan bukanlah tujuan utama, tapi keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat ini wajib dijaga. Apalagi tahun 2027 diprediksi akan lebih menantang kondisi fiskalnya,” ungkap Afni dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Anggaran UHC Terancam Membengkak
Afni menjelaskan, Kabupaten Siak saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 513.106 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 505.273 jiwa telah terdaftar sebagai peserta program UHC atau setara 98,47 persen.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sekitar 82,72 persen. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Siak mengalokasikan anggaran sebesar Rp47.732.729.950 melalui APBD 2026.
Meski demikian, anggaran yang tersedia masih mengalami kekurangan sebesar Rp8.659.358.811. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan program kesehatan tersebut sudah menghadapi tekanan, bahkan sebelum perubahan komposisi pembiayaan diberlakukan.
Afni menyebut Pemkab Siak telah menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat balasan terhadap surat edaran perubahan skema pembiayaan tersebut.
“Sedangkan saat budget sharing 55:45 saja kondisinya anggaran terutang, apalagi kalau 60:40. Meski kami sangat menyadari bahwa kondisi fiskal Pemprov Riau juga sangat berat akibat anjloknya penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana dikatakan Pak Sekdaprov Riau, bahwa perihal TKD (Transfer ke Daerah) DBH ini di luar kontrol kendali kepala daerah,” jelasnya.
Khawatir Kepesertaan JKN Warga Dinonaktifkan
Selain persoalan peningkatan kebutuhan anggaran, Afni juga mengingatkan adanya risiko terhadap keberlanjutan status UHC Prioritas apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran iuran peserta.
Menurutnya, ketidakmampuan daerah mempertahankan pembiayaan dapat berdampak pada pencabutan status UHC Prioritas dan penonaktifan kepesertaan JKN bagi masyarakat yang iurannya ditanggung APBD.
Dampak lainnya adalah hilangnya kemudahan aktivasi instan bagi warga yang baru didaftarkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Selama berstatus UHC Prioritas, masyarakat dapat memperoleh akses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu masa aktivasi seperti pada mekanisme pendaftaran reguler.
Jika status tersebut dicabut, peserta baru berpotensi kembali mengikuti ketentuan masa tunggu aktivasi sesuai aturan yang berlaku, termasuk ketentuan aktif pada periode berikutnya.
Afni juga menyoroti persyaratan tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta yang harus dipertahankan daerah untuk memperoleh predikat UHC Prioritas. Apabila capaian tersebut tidak terpenuhi, daerah berisiko kehilangan status tersebut.
“Satu sisi TKD DBH daerah dipangkas, tapi di sisi lain mandatory spending kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab pusat juga dilimpahkan ke daerah. Jika daerah tidak sanggup, diancam lagi dengan sanksi administratif dalam bentuk pemotongan DBH Daerah dari pusat sesuai aturan PMK (Peraturan Kementerian Keuangan) nomor 78 Tahun 2020. Ini jelas sangat tidak adil,” tegas Afni.
Tunggakan Iuran Berpotensi Ganggu Pelayanan Kesehatan
Persoalan pembiayaan UHC, lanjut Afni, tidak hanya dihadapi Kabupaten Siak. Sejumlah daerah juga mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.
Tunggakan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah dan harus diselesaikan melalui anggaran tahun berikutnya. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran pengelolaan dana BPJS Kesehatan dalam membayar klaim fasilitas pelayanan kesehatan.
Jika pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) mengalami hambatan, operasional rumah sakit juga berpotensi terdampak. Hal itu dapat berimbas pada ketersediaan obat-obatan maupun alat kesehatan yang dibutuhkan pasien.
Karena itu, Afni meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), terutama karena daerah tetap harus memenuhi kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Dinamika ini perlu disikapi secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Semoga suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Tolonglah anggaran daerah jangan terus dipangkas karena itu adalah hak yang digunakan untuk menjaga kewajiban dasar pada rakyat. Apalagi dampaknya saat ini sudah sampai ke jantung paling inti dari pelayanan kesehatan rakyat,” ucapnya.
Afni berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dapat mencari solusi pembiayaan yang lebih adil agar keberlanjutan program UHC tetap terjaga. Menurutnya, capaian cakupan kesehatan yang telah diraih tidak boleh terancam akibat keterbatasan fiskal daerah, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
Penulis : Redaksi











