MEDIABYTE.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penjelasan ini menjadi perhatian di tengah kembali mencuatnya polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Ketua KPU Mohammad Afifuddin mengatakan, dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, lembaganya menjalankan tugas verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon.
Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, termasuk aturan perubahannya.
Afifuddin menegaskan, pemeriksaan dokumen calon dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.
“Tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud serta sampai saat ini pengaturan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih tetap sah dan berlaku,” kata Afifuddin dalam keterangan resminya yang dikutip 7 Oktober 2026.
Dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran, KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut juga dilengkapi Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
Menurut Afifuddin, surat penyetaraan tersebut dinilai sah ketika proses pemeriksaan berlangsung karena belum ada keputusan dari lembaga berwenang yang mencabut atau membatalkannya.
KPU, kata dia, menerapkan asas praduga keabsahan dalam memperlakukan dokumen administrasi tersebut. Dengan asas itu, keputusan administrasi dianggap tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan tidak sah oleh pihak yang berwenang.
“Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Afifuddin menjelaskan, ada beberapa pertimbangan yang digunakan KPU dalam menerima dokumen tersebut. Salah satunya karena surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengakuan dan penyetaraan pendidikan luar negeri.
Selain itu, dokumen yang sama sebelumnya telah digunakan dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilkada Kota Surakarta 2020.
Pada saat verifikasi pencalonan Pilpres 2024 dilakukan, dokumen tersebut juga belum dicabut maupun dibatalkan oleh instansi penerbit atau lembaga berwenang.
“Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut,” tutur Afifuddin.
KPU Tidak Lakukan Klarifikasi Dokumen
Terkait kemungkinan adanya keraguan terhadap dokumen calon, Afifuddin menyebut PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme klarifikasi.
Dalam Pasal 42 ayat (2), KPU diberikan kewenangan untuk meminta penjelasan kepada partai politik pengusul dan/atau instansi berwenang apabila ditemukan keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon.
Namun, dalam pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran pada tahapan pencalonan Pilpres 2024, KPU mengaku tidak menemukan alasan yang mengharuskan dilakukannya klarifikasi.
Pertimbangan itu didasarkan pada kewenangan instansi penerbit, status keberlakuan surat penyetaraan, serta riwayat penggunaan dokumen tersebut dalam proses pencalonan sebelumnya.
KPU juga menyatakan tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen pendidikan tersebut selama tahapan pencalonan berlangsung, baik secara langsung maupun melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Atas dasar tersebut, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2),” ucapnya.
Afifuddin menegaskan, keputusan untuk tidak melakukan klarifikasi merupakan hasil pemeriksaan berdasarkan ketentuan dan informasi yang tersedia pada saat proses pencalonan berlangsung.
Ia juga menjelaskan adanya pembagian kewenangan antara KPU dan kementerian yang membidangi pendidikan. KPU bertugas memeriksa kelengkapan serta keabsahan administratif dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri menjadi kewenangan kementerian terkait.
“Dalam proses pencalonan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon. Adapun penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan,” jelas Afifuddin.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar bagi KPU dalam menggunakan surat penyetaraan sebagai dokumen pendukung verifikasi administrasi pencalonan.
Meski demikian, tanggung jawab KPU dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan calon tetap menjadi bagian dari tugas lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Pembagian kewenangan tersebut menjelaskan dasar penggunaan surat penyetaraan dalam pemeriksaan, dengan tetap melekatnya tanggung jawab KPU atas proses verifikasi yang dilaksanakan,” pungkasnya.
Penulis : Efirina










