MediaByte
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER
No Result
View All Result
MediaByte
No Result
View All Result
Home Berita

Pencabutan Izin PT RAPP Harus Jadi Momentum Pemulihan Lingkungan dan Hak Rakyat

Tak Cukup Sekadar Cabut Izin, Pemerintah Didesak Memulihkan Ekosistem, Mengembalikan Ruang Hidup Masyarakat Adat, serta Menindak Korporasi Perusak Lingkungan Lainnya.

21 November, 2026
A A
Foto: Ilustrasi kondisi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan hutan yang dikaitkan dengan aktivitas konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). WALHI Riau mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin perusahaan diikuti pemulihan lingkungan hidup dan pengembalian hak masyarakat atas ruang hidup. (Foto: Ilustrasi/Mediabyte.id)

Foto: Ilustrasi kondisi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan hutan yang dikaitkan dengan aktivitas konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). WALHI Riau mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin perusahaan diikuti pemulihan lingkungan hidup dan pengembalian hak masyarakat atas ruang hidup. (Foto: Ilustrasi/Mediabyte.id)

Share on FacebookShare on Twitter

MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pencabutan izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh pemerintah dinilai harus menjadi momentum penting untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menegaskan, pencabutan izin tidak boleh berhenti pada keputusan administratif, tetapi harus diikuti langkah pemulihan ekologis dan penyelesaian konflik agraria secara adil.

BACAJUGA

Usai Kebakaran Dini Hari, Polsek Tembilahan Hulu Datangi Korban Bawa Bantuan

UPBI Sosialisasikan Kampus ke SMA Negeri 4 Pekanbaru

HUT ke-81 PGRI Seberida, Semangat Kebersamaan Tak Padam Meski Diguyur Hujan

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

WALHI Riau menilai sejumlah alasan pencabutan tersebut sejalan dengan temuan dan pemantauan yang selama ini dilakukan organisasi lingkungan tersebut terhadap aktivitas PT RAPP.

Salah satunya terkait karhutla yang terjadi pada 2026 di wilayah kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil analisis WALHI Riau, areal kerja perusahaan juga berulang kali terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Selain itu, WALHI Riau menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran oleh PT RAPP, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan, perusahaan disebut melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.

Atas kondisi tersebut, WALHI Riau memandang pencabutan izin harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh dugaan pelanggaran PT RAPP, termasuk berbagai pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan maupun potensi pelanggaran lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan kepatuhan perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh areal kerja perusahaan.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan pencabutan izin PT RAPP harus dijalankan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup.

Menurutnya, proses tersebut harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini kehilangan ruang hidup akibat keberadaan perizinan PT RAPP. Proses penyelesaian pascapencabutan juga harus dilakukan secara partisipatif dan berkeadilan.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil”

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar memastikan areal bekas izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.

Menurutnya, pengalihan izin justru berpotensi menggagalkan tujuan utama pencabutan, yakni pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat”, tutup Jasmi.

Desakan serupa disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan, salah satunya masyarakat Dayun, Kabupaten Siak.

Menurut Besta, keberadaan perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat di Desa Dayun. Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidupnya.

“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujar Besta.

Desak Penegakan Hukum terhadap 38 Korporasi

Lebih jauh, WALHI Riau mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada pencabutan izin PT RAPP. Pemerintah juga diminta meneruskan agenda pemulihan melalui penegakan hukum, peninjauan ulang (reviu), hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang terbukti merusak lingkungan.

WALHI Riau secara khusus menyoroti sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai perlu mendapatkan evaluasi serius sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

WALHI Riau menegaskan, izin korporasi yang terbukti merampas hak masyarakat atas ruang hidup harus segera dikembalikan kepada rakyat.

Pencabutan izin PT RAPP diharapkan tidak sekadar menjadi kebijakan penertiban perizinan, tetapi benar-benar menjadi awal pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik, dan pengembalian hak masyarakat di Provinsi Riau.(Rls)

 

Views: 18

BeritaTerkait

Foto: Kapolsek Tembilahan Hulu IPTU Andrianto bersama personel Polsek Tembilahan Hulu menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di Jalan Gerilya Parit 9, Sabtu (21/11/2026)
Berita

Usai Kebakaran Dini Hari, Polsek Tembilahan Hulu Datangi Korban Bawa Bantuan

21 November, 2026
Foto: Tim promosi UPBI bersama pihak sekolah dan siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru berfoto bersama usai kegiatan sosialisasi kampus, Jumat (20/11/2026).
Berita

UPBI Sosialisasikan Kampus ke SMA Negeri 4 Pekanbaru

20 November, 2026
Foto: Para guru dan tamu undangan tampak bersemangat saat senam sehat dan pelepasan jalan santai memeriahkan peringatan HUT ke-81 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional 2026 di Alun-Alun Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kamis (19/11/2026)
Berita

HUT ke-81 PGRI Seberida, Semangat Kebersamaan Tak Padam Meski Diguyur Hujan

20 November, 2026
Next Post
Foto:  Banner informasi lowongan pekerjaan, Sabtu (21/11/2026)

CV Blackpaint Art Indonesia Buka Lowongan Kerja di Pekanbaru, Cari Admin Online dan Customer Service

Foto: Kapolsek Tembilahan Hulu IPTU Andrianto bersama personel Polsek Tembilahan Hulu menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di Jalan Gerilya Parit 9, Sabtu (21/11/2026)

Usai Kebakaran Dini Hari, Polsek Tembilahan Hulu Datangi Korban Bawa Bantuan

Kabar Pilihan

Foto: Andhika Pratama berpose dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (5/6/2026)

Unggahan Kritik Andhika Pratama soal Kondisi Ekonomi Viral, Follower Threads Melonjak

5 Juni, 2026
Foto:Foto bersama Tokopedia dan TikTok Shop bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman, pelaku UMKM, kreator, komunitas, serta mitra pemerintah dan swasta dalam perayaan #BeliLokal menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Minggu (16/8/2026)

Sambut HUT ke-81 RI, Tokopedia dan TikTok Shop Perkuat Ekosistem #BeliLokal

16 Agustus, 2026
Foto: Kondisi kemacetan kendaraan di salah satu persimpangan di Kota Pekanbaru saat lampu lalu lintas padam akibat gangguan kelistrikan, Jumat (22/5/2026) malam. Gangguan tersebut juga dikeluhkan berdampak pada jaringan telekomunikasi masyarakat. (Dok. Warga)

Sejumlah Simpang di Pekanbaru Lumpuh Akibat Padam Listrik, Kemacetan Panjang Tak Terhindarkan

22 Mei, 2026
Peserta mengikuti diskusi Media Briefing Karhutla Riau 2026 membahas kebakaran hutan dan restorasi gambut di Pekanbaru.

Korporasi Karhutla di Riau Dipertanyakan, Johny Mundung Desak Penerapan Strict Liability

4 November, 2026
Foto:Female Disc Jockey (FDJ) Kiss Dzakiya saat berbagi cerita mengenai perjalanan kariernya di dunia musik di Jakarta, Sabtu  (4/7/2026).

Kiss Dzakiya Dobrak Stigma FDJ, Buktikan Prestasi Lewat Musikalitas dan Karya

5 Juli, 2026

Trending News

  • Ilustrasi AI: Mediabyte.id — Visual konseptual yang menggambarkan dokumen anggaran, surat konfirmasi, dan grafik perbedaan nilai kerja sama media terkait pemberitaan mengenai dasar penentuan besaran nilai kerja sama media Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

    Diskominfo Kampar Bungkam Soal Dasar Penentuan Anggaran Kerja Sama Media Rp10,4 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mahasiswa Umri gelar aksi demo di polda Riau, tuntut reformasi polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putra Daerah Lima Puluh Kota Soroti Video Viral Dugaan Penggunaan Mobil Dinas oleh Keluarga Pejabat ke Kampus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KI Riau Tegaskan Nomor Register Sengketa Milik Rion Satya, Sekolah Diminta Tak Takut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Presiden Mahasiswa UMRI Tanggapi Tuduhan Aksi Mengganggu UMKM di Kawasan Polda Riau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Paslon 01 Menang Telak di Pemilihan Ulang: Rayhan–Armiza Resmi Pimpin Mahasiswa UMRI 2025–2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Anggaran Publikasi Rp10,4 Miliar, LSM MAMPIR Pertanyakan Dasar Pembagian Kerja Sama Media di Kampar          

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Anggaran Publikasi Fantastis Rp10,4 Miliar, Penentuan dan Evaluasi Kinerja Media Mitra Diskominfo Kampar Dipertanyakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soroti Anggaran Media Rp10,4 Miliar Diskominfo Kampar, Zufra Irwan Minta Polisi dan Kejaksaan Turun Tangan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Belajar Cinta Tanah Air, Anak Panti Asuhan Rumah Bintang Antusias Ikuti Sosialisasi Mahasiswa UMRI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
MediaByte

MediaByte adalah situs berita terpercaya yang menyajikan informasi terkini. Dengan pendekatan jurnalistik yang objektif dan analitis, MediaByte memberikan wawasan mendalam, ulasan produk, dan laporan eksklusif untuk membantu pembaca tetap terinformasi dalam era digital yang cepat berkembang. Temukan berita terupdate, opini yang tajam, dan konten menarik hanya di MediaByte!

  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Contact Us
  • SOP Perlindungan Wartawan

Copyright © 2025 MediaByte.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
  • Riau Region
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Kepulauan Meranti
    • Kuantan Singingi
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Siak
  • Advertorial
  • EkBis
  • Energi
    • Migas
    • Batubara
    • Energi Terbarukan
    • Listrik
  • Lifestyle
    • Hukrim
    • Entertainment
    • Kesehatan
    • Olahraga
  • Konsultasi Publik
  • Lainnya
    • OPINI
    • INSPIRASI
    • TEKNOLOGI
    • EDUKASI
    • LOKER

Copyright © 2025 MediaByte.