MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Kebijakan pembayaran non-tunai di XXI Cafe Sukaramai Trade Center menuai kekecewaan dari seorang pengunjung bernama Maulana. Ia mengaku tidak dapat melakukan transaksi menggunakan uang tunai saat hendak membeli makanan dan minuman untuk menemani aktivitas menonton film, Sabtu (21/11/2026) sore.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.50 WIB. Saat itu, Maulana berencana menonton film berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Sebelum memasuki studio, ia bermaksud membeli dua popcorn dan air mineral di area penjualan makanan dan minuman XXI Cafe.
Maulana kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000 kepada kasir untuk membayar pesanannya. Namun, transaksi tersebut tidak dapat diproses lantaran pihak kasir menyampaikan bahwa pembayaran saat ini diprioritaskan menggunakan metode non-tunai.
Merasa heran dengan kebijakan tersebut, Maulana kemudian mempertanyakan apakah uang tunai yang dimilikinya sudah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran.
“Jadi uang ini sudah enggak sah dan enggak diterima ya?” tanya Maulana kepada kasir.
Kasir kemudian menjelaskan bahwa uang tunai bukan berarti tidak sah, tetapi pihaknya saat ini memprioritaskan pembayaran non-tunai.
“Bukan tidak sah, namun kita prioritas non-tunai, Pak,” jawab kasir.
Jawaban tersebut justru menimbulkan pertanyaan bagi Maulana. Sebab, persoalannya bukan semata-mata mengenai pilihan metode pembayaran, melainkan tidak tersedianya alternatif transaksi tunai bagi konsumen yang datang membawa uang rupiah.
Digitalisasi Jangan Berubah Menjadi Pemaksaan
Kebijakan digitalisasi pembayaran memang menjadi bagian dari perkembangan sistem transaksi modern. Penggunaan QRIS, kartu debit, maupun dompet digital dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi.
Namun, digitalisasi seharusnya memperluas pilihan konsumen, bukan justru menghilangkan hak masyarakat yang masih mengandalkan pembayaran tunai.
Tidak semua orang memiliki rekening perbankan, aplikasi dompet digital, telepon pintar, atau akses internet yang memadai. Kelompok lansia, masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, hingga konsumen yang terbiasa menggunakan uang tunai juga harus mendapatkan pelayanan yang setara.
Menjadikan pembayaran digital sebagai prioritas tentu merupakan pilihan bisnis yang dapat dipahami. Namun, ketika prioritas tersebut berubah menjadi pembatasan terhadap pembayaran tunai, penyelenggara usaha perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakan tersebut.
Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan hambatan baru bagi konsumen.
Bagaimana dengan Hak Konsumen?
Persoalan ini juga patut dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan ketentuan mengenai mata uang yang berlaku di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21, mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sejumlah pengecualian yang diatur undang-undang.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (2) mengatur sanksi terhadap pihak yang menolak menerima Rupiah untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan mengenai hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik, informasi yang benar, serta perlakuan yang tidak diskriminatif.
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut terhadap kebijakan pembayaran di suatu gerai perlu dilihat berdasarkan fakta transaksi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Yang menjadi persoalan adalah ketika konsumen tidak diberikan pilihan pembayaran yang memadai, sementara uang tunai yang diserahkan merupakan Rupiah yang sah.
Teknologi Harus Memudahkan, Bukan Mengecualikan
Kekecewaan Maulana menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi pelaku usaha. Kepentingan dan kemampuan konsumen juga harus menjadi pertimbangan utama.
Penerapan pembayaran digital seharusnya berjalan berdampingan dengan transaksi tunai. Konsumen berhak mendapatkan pilihan metode pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.
Jika pembayaran non-tunai memang menjadi kebijakan perusahaan, informasi tersebut semestinya disampaikan secara jelas sebelum konsumen melakukan pemesanan, bukan baru diketahui ketika transaksi hendak diselesaikan.
Pihak pengelola XXI Cafe Sukaramai Trade Center juga perlu memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut, termasuk apakah pembayaran tunai memang tidak lagi dilayani atau hanya terdapat kendala teknis pada saat transaksi berlangsung.
Pada akhirnya, modernisasi layanan tidak seharusnya membuat masyarakat merasa asing dengan uang yang setiap hari mereka gunakan.
Sebab, teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan membuat masyarakat harus mengikuti teknologi dengan mengorbankan pilihan dan kenyamanannya sebagai konsumen.(Rdk)









