MEDIABYTE.ID, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, menyambut baik pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tanah ulayat sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Riau.
Hal tersebut disampaikan dalam penyampaian pendapat kepala daerah yang diwakili Pelaksana Tugas Gubernur atau Sekretaris Daerah dalam rapat pembahasan Ranperda bersama DPRD Provinsi Riau.
“Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat serta menjaga keberlangsungan tanah ulayat agar dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Sofyan Franyata Hariyanto senin (18/05/2026)
Pemerintah provinsi menilai keberadaan Ranperda tersebut penting untuk memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus menjadi pedoman dalam tata kelola pemanfaatan tanah ulayat di daerah.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Berdasarkan aturan tersebut, konsideran Ranperda harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan.
Selain itu, penyusunan Ranperda juga memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan hutan adat, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang administrasi pertanahan untuk hak ulayat masyarakat hukum adat.
Pemerintah Provinsi Riau juga merujuk sejumlah perda yang telah berlaku sebelumnya, seperti Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum adat dan Perda Nomor 24 Tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat adat.
Sementara itu, pemerintah turut mencatat adanya ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung sehingga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi agar lebih kuat secara hukum dan implementatif.
“Melalui Ranperda ini, pemerintah berharap konflik tenurial yang selama ini terjadi dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat di Riau tersebar di 12 kabupaten dan kota dengan total 17 masyarakat hukum adat. Salah satu kabupaten tercatat memiliki tujuh masyarakat hukum adat, sementara Kabupaten Siak dan Pelalawan masing-masing memiliki tiga masyarakat hukum adat.
Adapun Indragiri Hilir memiliki dua masyarakat hukum adat, sedangkan Indragiri Hulu dan Bengkalis masing-masing satu masyarakat hukum adat.
Ranperda tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemanfaatan tanah ulayat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta meminimalkan konflik tenurial yang kerap terjadi di lapangan.
Regulasi ini juga diharapkan menjadi pedoman implementatif bagi pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
Tidak hanya itu, Ranperda juga dirancang sebagai dasar pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat di Provinsi Riau.
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa penyusunan Ranperda telah melalui kajian filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknis. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk melakukan pembahasan secara konstruktif agar Ranperda dapat segera memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.(Efi)











