MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Kekayaan hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Provinsi Riau menyimpan potensi besar dalam pengembangan investasi iklim berkelanjutan Potensi tersebut menjadi salah satu landasan pelaksanaan program GREEN for Riau yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan pemberdayaan masyarakat.
Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme di Indonesia sekaligus Program Lead GREEN for Riau Initiative, Bambang Arifatmi, PhD, GLS, memaparkan potensi dan arah pengembangan program tersebut dalam launching Media8 Network dan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Bambang menjelaskan bahwa Riau memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan rendah karbon nasional. Keberadaan kawasan hutan, ekosistem gambut, dan keanekaragaman hayati menjadi modal penting untuk mengembangkan program pengurangan emisi melalui skema REDD+ sekaligus membuka peluang pembiayaan iklim.
Menurutnya, pengembangan GREEN for Riau tidak semata-mata berbicara tentang perlindungan hutan atau perdagangan karbon. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menjangkau 818 Desa dan 12 Kabupaten/Kota
Besarnya cakupan program GREEN for Riau terlihat dari wilayah intervensi yang direncanakan. Berdasarkan materi yang dipaparkan Bambang, program ini memiliki cakupan intervensi langsung sekitar 2,6 juta hektare atau 28,72 persen dari luas Provinsi Riau. Sementara wilayah lanskap yang dipengaruhi secara tidak langsung mencapai sekitar 8,7 juta hektare.
Program tersebut menjangkau 12 kabupaten/kota dan melibatkan 818 desa. Cakupannya juga meliputi 13 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 58 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 59 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), serta tiga taman nasional.
“Dari sisi sosial, sekitar 2,33 juta penduduk berada dalam wilayah lanskap program. Sebanyak 616 rumah tangga tercatat sebagai penerima manfaat langsung, dengan melibatkan 318 komunitas masyarakat adat dan 214 kelompok perhutanan sosial,” pungkasnya.
Bambang juga memaparkan pentingnya memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari wilayah pelaksanaan program, tetapi turut memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Keberhasilan GREEN for Riau harus dibangun melalui kolaborasi. Pemerintah, masyarakat adat, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga hutan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan bersama,” sebutnya.
Perlindungan Gambut dan Keanekaragaman Hayati
Selain pemberdayaan masyarakat, perlindungan ekosistem menjadi perhatian utama GREEN for Riau. Dalam materi presentasinya, sekitar 1,77 juta hektare lahan gambut masuk dalam agenda peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Program ini juga mencakup 59 Kesatuan Hidrologis Gambut serta kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Data yang ditampilkan dalam presentasi mencatat terdapat 177 kawasan lindung dan konservasi, delapan kawasan keanekaragaman hayati penting, 47 spesies kritis, 223 spesies rentan, dan 45 spesies prioritas.
Besarnya potensi ekologis tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Riau membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Perlindungan hutan, pengelolaan gambut, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu berjalan beriringan.
Investasi Karbon Harus Didukung Tata Kelola yang Kuat
Peluang investasi iklim juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Bambang. Menurut kerangka program yang dipaparkan, pengembangan GREEN for Riau membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, hingga mitra pembangunan.
Namun, peluang tersebut harus dibangun di atas sistem tata kelola yang dapat dipercaya. Penguatan data, pemantauan, pelaporan, verifikasi, serta pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan investasi karbon berjalan secara transparan dan memenuhi standar internasional.
Dalam presentasinya, Bambang turut menjelaskan penggunaan kerangka standar internasional, di antaranya Warsaw Framework, Cancun Safeguards, dan ART-TREES 3.0, sebagai bagian dari upaya membangun kredibilitas program REDD+ dan pengembangan karbon berintegritas tinggi.
Ia juga menampilkan tiga prinsip yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan program, yakni data membangun kredibilitas, tata kelola menciptakan kepercayaan, dan kepemimpinan memberikan arah.
“Data menciptakan kredibilitas, tata kelola membangun kepercayaan, dan kepemimpinan memberikan arah. Ketiganya menjadi fondasi penting agar investasi iklim tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” sebutnya.
Melalui GREEN for Riau, pengembangan pembiayaan iklim diharapkan dapat membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk melalui pasar karbon global dan keterlibatan lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan rendah karbon.
Pada akhirnya, program ini tidak hanya diukur dari luas kawasan yang menjadi sasaran intervensi atau besarnya potensi ekonomi karbon. Keterlibatan masyarakat, perlindungan ekosistem, transparansi pendanaan, dan kualitas tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Dengan kekayaan ekologis yang dimiliki, Riau memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam agenda pembangunan rendah karbon. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola secara bertanggung jawab sehingga investasi iklim benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.(Rdk)
