MEDIABYTE.ID, SELATPANJANG – Konflik kepemilikan lahan bekas lapangan sepak bola Klub Torpedo di Kelurahan Selatpanjang Selatan terus berkembang. Tidak hanya bergulir di jalur perdata, persoalan ini kini juga merambah proses hukum pidana.
Sengketa antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Swandi telah melalui seluruh tahapan peradilan hingga tingkat tertinggi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada tingkat pertama, melalui perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bls, Pengadilan Negeri Bengkalis pada 31 Juli 2025 pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan Swandi. Dalam rekonvensi, majelis hakim juga menghukum pihak terkait untuk mematuhi isi putusan dan membayar ganti rugi beserta biaya perkara dengan nilai keseluruhan Rp12,8 juta.
Tidak puas dengan putusan tersebut, Swandi melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Namun, melalui Putusan Nomor 143/PDT/2025/PT PBR tertanggal 2 Oktober 2025, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Langkah hukum berikutnya ditempuh melalui kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1333 K/PDT/2026. Akan tetapi, lembaga peradilan tertinggi itu kembali menolak permohonan kasasi para pihak.
Dengan demikian, rangkaian proses hukum mulai dari Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Tinggi Pekanbaru hingga Mahkamah Agung tidak mengubah substansi putusan pada setiap tingkat peradilan.
Di tengah proses tersebut, dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dijadikan dasar klaim kepemilikan oleh Swandi kini turut menjadi objek penyidikan oleh aparat kepolisian.
Kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/42/XI/2025 yang diajukan oleh seorang warga bernama Apeng. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan sempadan dalam SKGR Nomor 18/SKGR/KSS/2019 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Swandi.
Penanganan perkara dilakukan oleh Unit III Satreskrim Polres Kepulauan Meranti. Dalam proses penyidikan, penyidik telah mengantongi penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen asli sebagai bagian dari pembuktian.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk dari unsur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Bidang Aset BPKAD, Wan Ramahendra, tercatat menghadiri gelar perkara di Polres Kepulauan Meranti pada 15 Desember 2025 serta gelar perkara lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada 8 Juni 2026.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Maizathul Baizura, S.H., M.H., menyampaikan bahwa seluruh proses hukum yang telah dilalui tidak menghasilkan putusan yang mengabulkan gugatan kepemilikan atas objek sengketa.
“Posisi hukum akhir perkara adalah tidak terdapat putusan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat atas kepemilikan objek, dan tidak terdapat putusan yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik pribadi pihak penggugat,” ujar Zura.
Ia juga menegaskan bahwa putusan NO tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas hak kepemilikan pihak penggugat.
“Putusan NO tidak dapat dibaca sebagai pengakuan hak milik pihak penggugat, dan tidak dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan penguasaan fisik, pemagaran ataupun klaim sepihak terhadap objek aset Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini lahan yang dahulu dikenal masyarakat sebagai lapangan bola Klub Torpedo masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan dokumen administrasi serta riwayat pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Penulis : Silvia











