MEDIABYTE.ID, JAKARTA – Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Perhatian masyarakat mengemuka setelah adanya pengamanan oleh personel TNI di kediaman dinasnya. Bersamaan dengan itu, muncul informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Menanggapi hal tersebut, TNI menegaskan bahwa pengamanan terhadap kediaman dinas Febrie Adriansyah tidak berkaitan dengan proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kepolisian.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menyatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan proses yang berbeda.
“Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri,” ujar Brigjen TNI Muhammad Nas, Kamis (9/7/2026).
Di tengah perhatian publik tersebut, perjalanan karier Febrie Adriansyah di lingkungan Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan. Selama bertugas di Korps Adhyaksa, ia telah menempati berbagai jabatan strategis, khususnya di bidang penegakan hukum tindak pidana khusus.
Febrie diketahui menghabiskan masa pendidikan di Jambi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Negeri Jambi, kemudian melanjutkan studi doktoral di Universitas Airlangga (Unair) hingga meraih gelar Doktor Hukum.
Kariernya sebagai jaksa dimulai pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci. Saat itu, jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Seksi Intelijen. Setelahnya, Febrie dipercaya mengisi berbagai posisi penting, di antaranya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
Pengalaman menangani perkara tindak pidana khusus semakin menonjol ketika Febrie dipercaya menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus. Dalam periode tersebut, Kejaksaan Agung menangani sejumlah perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar.
Salah satunya adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Kasus tersebut berujung pada vonis terhadap enam terdakwa, termasuk mantan petinggi perusahaan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, serta dua pengusaha, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga menangani perkara korupsi PT Asabri (Persero) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun. Dalam perkara ini, sembilan terdakwa dijatuhi hukuman, di antaranya mantan Direktur Utama Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, serta Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.
Perkara lain yang turut ditangani adalah dugaan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN). Kasus tersebut menyeret lima orang sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama BTN, H. Maryono.
Melalui pengalaman panjang di bidang tindak pidana khusus serta penanganan sejumlah perkara korupsi bernilai besar, Febrie Adriansyah menjadi salah satu pejabat Kejaksaan Agung yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus korupsi yang menyita perhatian publik.
Penulis : Efirina
