MEDIABYTE.ID, DUMAI – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 resmi mendapat persetujuan DPRD Kota Dumai.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi dan dihadiri Wali Kota Dumai H. Paisal serta Sekretaris Daerah Fahmi Rizal. Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 26 anggota hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi ketentuan kuorum.
Agus Miswandi menjelaskan, persetujuan Ranperda tersebut merupakan bagian akhir dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Dumai.
Seluruh tahapan pembahasan, kata dia, telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga akhirnya Ranperda dapat diajukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam forum paripurna.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD, Pemerintah Kota Dumai, serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal sehingga pembahasan Ranperda dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Agus.
Sebelum agenda pengambilan keputusan dilaksanakan, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Dumai Sudiran terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda. Setelah laporan tersebut diterima oleh anggota DPRD yang hadir, proses dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Dumai.
Dalam proses pembahasan, DPRD Kota Dumai juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang.
Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain perlunya langkah lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD berharap keberadaan BUMD dapat dikelola secara lebih efektif sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menanggapi sejumlah catatan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai akan menindaklanjutinya. Ranperda yang telah disepakati bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama dilakukan.
Penulis: Alfikri
Pemerintah Kota Dumai juga akan melakukan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya melalui pembaruan sistem serta digitalisasi data retribusi sebagai upaya memperkuat penerimaan PAD.
Selain itu, percepatan penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi perhatian melalui koordinasi Inspektorat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi keberadaan BUMD yang dinilai masih belum memberikan kinerja secara optimal.
Paisal menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi DPRD Kota Dumai dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai pengawasan legislatif memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kota Dumai sendiri kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Inf)
Penulis: Alfikri
