MEDIABYTE.ID, RIAU — Persoalan tata kelola kebun kelapa sawit yang berada dalam penguasaan negara setelah penertiban kawasan hutan kembali menjadi sorotan. Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) mendesak Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap oknum Direksi PT Agrinas Palma Nusantara yang diduga terlibat dalam persoalan penunjukan maupun perubahan keputusan terkait mitra Kerja Sama Operasional (KSO).
Kelompok aktivis tersebut menilai, pengambilalihan kawasan hutan yang bermasalah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila aset yang telah ditertibkan negara justru dikelola dengan tata kelola yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel.
JANGAN OLIGARKI berencana menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung kepada pihak Kejaksaan pada Jumat, 11 September 2026.
Juru Bicara JANGAN OLIGARKI, Ali Junjung, mengatakan Kejaksaan tidak seharusnya membiarkan persoalan mengenai penunjukan maupun perubahan SK KSO berlangsung tanpa kejelasan. Menurutnya, apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, proses hukum harus dilakukan.
“Kejaksaan selain bagian dari Satgas PKH, tugas pokoknya adalah sebagai penegak hukum. Oleh sebab itu, kami minta Kejaksaan segera memeriksa oknum Direksi Agrinas yang diduga mengutak-atik SK penunjukan atau penugasan KSO. Jika itu tidak dilakukan, kami meminta Satgas PKH sebaiknya dibubarkan. Ini yang akan kami suarakan besok,” ujar Ali, Kamis (10/9/2026).
Ali menilai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 telah menjadi bagian dari upaya pemerintah mengambil kembali penguasaan atas sumber daya alam yang selama ini, menurutnya, dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu.
Namun, menurut dia, upaya tersebut dapat kehilangan makna apabila persoalan justru muncul ketika aset hasil penertiban mulai dikelola.
“Kerja keras Satgas PKH merebut kembali aset negara jangan sampai menjadi sia-sia karena pengelolaannya kemudian tidak sesuai dengan semangat awal. Kalau benar ada oknum yang bermain atau memiliki kepentingan dengan pihak lama, ini harus dibuka dan diperiksa,” tegasnya.
Sorotan JANGAN OLIGARKI juga diarahkan pada mekanisme KSO di PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan tersebut, kata Ali, semestinya menjadi instrumen negara untuk memastikan aset sumber daya alam yang telah ditertibkan dari penguasaan pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki dasar penguasaan yang sah dapat dikelola secara profesional.
Akan tetapi, ia mengklaim menemukan sejumlah persoalan dalam proses penunjukan mitra KSO.
“Perombakan Direksi ternyata belum membuat tata kelola KSO kebun kelapa sawit hasil sitaan Satgas PKH semakin membaik. Ada dugaan perubahan atau utak-atik SK KSO maupun penugasan sementara yang tidak transparan. Bahkan, kami menduga SK penugasan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan atau pernah terlibat dalam pengelolaan sebelumnya,” ungkap Ali.
Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit secara transparan, bukan semata-mata berdasarkan klaim dari pihak tertentu.
Dalam tuntutannya, Ali juga menyebut Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara, Tuhu Bangun, serta Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan, Nofil Anoverta.
Ali mempertanyakan rekam jejak Tuhu Bangun ketika masih bertugas di lingkungan BUMN PTPN V. Ia mengaitkannya dengan pemberitaan mengenai pemeriksaan persoalan perumahan karyawan dan dugaan penjualan lahan PTPN V kepada pengusaha bernama Edi Djohan.
“Cek saja di media nasional. Di situ pernah dimuat Tuhu Bangun saat masih berdinas di BUMN PTPN V pernah diperiksa terkait kasus perumahan karyawan. Ia disebut menjual lahan PTPN V kepada pengusaha bernama Edi Djohan sebagai developer perumahan. Kami tidak tahu ujung perkara itu apakah naik penyidikan atau dihentikan,” katanya.
Atas hal tersebut, Ali mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan hubungan bisnis antara pihak-pihak yang disebut dengan pengelolaan aset di Agrinas.
“Kami tidak mengatakan ini sebagai fakta yang sudah terbukti. Tetapi pertanyaan publik harus dijawab secara transparan. Apakah Tuhu Bangun dan Edi Djohan benar-benar tidak memiliki hubungan atau kemitraan lagi di Agrinas? Ini yang nanti akan kami ungkap dan minta diperiksa,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti Direktur Operasional, JANGAN OLIGARKI juga mempertanyakan fungsi Direktorat Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas dalam mengawasi proses penunjukan KSO.
Menurut Ali, dugaan perubahan SK penugasan yang dilakukan tanpa mekanisme transparan dan akuntabel dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan kebun.
“Perubahan SK penugasan yang tidak transparan dan tidak akuntabel bisa menimbulkan ketidakpastian pengelolaan. Dampaknya dapat merembet pada tertundanya produksi maupun program strategis nasional. Pertanyaannya, mengapa hal seperti ini bisa dibiarkan? Ini yang menurut kami perlu diperiksa,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan persoalan tata kelola tersebut berkembang menjadi konflik di lapangan. Padahal, kebun-kebun yang telah ditertibkan seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Ali, tanpa kepastian pengelolaan, aset tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Presiden sudah memaparkan persoalan paradoks Indonesia dan salah satu solusinya adalah melawan oligarki. Sementara slogan Agrinas adalah ‘Energi Hijau, Masa Depan Berkelanjutan’. Pertanyaannya, apakah oligarkinya yang berkelanjutan?” sindir Ali.
Ali kemudian mengingatkan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perkebunan.
Menurutnya, keberlanjutan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi harus tercermin dalam kepastian usaha dan produktivitas kebun. Hal itu mencakup pemupukan, pemeliharaan hingga proses pemanenan yang dilakukan secara profesional.
“Yang harus berkelanjutan itu adalah kepastian usaha dan produktivitas perkebunan sawit melalui pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Itulah penerapan prinsip GCG. Bukan kegaduhan, konflik, apalagi sampai berpotensi terjadi benturan fisik,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pengawasan terhadap aset hasil penertiban tetap berjalan apabila semangat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 hendak diteruskan.
Selain produktivitas aset negara, Ali menyebut kewajiban berupa denda administratif terhadap pihak yang berkaitan dengan pelanggaran kawasan hutan juga harus ditagih sesuai ketentuan.
“Kalau semangat Perpres 5 Tahun 2025 ingin dilanjutkan, Satgas PKH harus segera menagih denda administratif dan Kejaksaan harus mengusut apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum-oknum Agrinas,” katanya.
Ali menegaskan JANGAN OLIGARKI akan terus mengawal persoalan tersebut. Menurut dia, pengawasan tidak semestinya hanya diarahkan kepada pihak yang sebelumnya menguasai kawasan hutan, tetapi juga kepada pihak yang kini memperoleh kewenangan mengelola aset hasil penertiban.
“Kalau oknum Direksi ini tidak diperiksa karena dianggap kebal hukum, lebih baik Satgas PKH dibubarkan saja. Jangan sampai hasil kerja keras Satgas menjadi sia-sia. Kalau memang ada dugaan permainan, harus dibuka secara terang. Kami akan terus menyuarakan tuntutan ini agar negara tidak dirugikan dan rakyat tidak menjadi korban,” pungkas Ali.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak PT Agrinas Palma Nusantara terkait tudingan dan desakan yang disampaikan JANGAN OLIGARKI tersebut. Pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi maupun bantahan sesuai fakta dan data yang dimilikinya.(**)
