MEDIABYTE.ID, MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (24/9/2026).
Dua Ranperda tersebut yakni perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
Rapat paripurna berlangsung di Balai Sidang Paripurna DPRD Kepulauan Meranti. Kegiatan dipimpin Wakil Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD H. Khalid Ali, Wakil Ketua DPRD Anton Sidharta, anggota DPRD, Forkopimda serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Meranti.
Bupati Asmar mengatakan, persetujuan kedua Ranperda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut menunjukkan adanya sinergi dalam menyusun regulasi yang berkeadilan, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita berikhtiar melakukan penataan dan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan akuntabel,” ujar Asmar.
Ia menjelaskan, penyempurnaan aturan pajak dan retribusi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta memperbaiki tata kelola pemungutan. Penerimaan daerah tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai program kesejahteraan.
Di sisi lain, perubahan Perda Pengelolaan Sampah menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Persoalan sampah bukan lagi sekadar urusan estetika, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan daya dukung lingkungan,” katanya.
Melalui perubahan regulasi tersebut, Pemkab Meranti akan memperkuat pengawasan dan ketertiban dalam pengelolaan sampah. Pemerintah juga mendorong penerapan pengelolaan berbasis pembatasan, guna ulang dan daur ulang dengan melibatkan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
Asmar meminta perangkat daerah terkait segera menyiapkan aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Bupati, agar kedua Perda dapat diterapkan secara efektif, transparan dan terukur.
Ia juga meminta sosialisasi dilakukan secara masif dan persuasif kepada masyarakat serta pelaku usaha sehingga ketentuan baru dapat dipahami dan dilaksanakan bersama.
“Kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti, mari kita satukan langkah untuk mendukung penegakan regulasi ini demi mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal, tertib, serta bersih dan sehat lingkungannya,” ajak Asmar.
Juru Bicara Pansus II Suji Hartono, SE., menjelaskan pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan melalui rapat internal, rapat kerja bersama perangkat daerah, studi komparasi, konsultasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Riau hingga kunjungan lapangan.
Pembahasan dilakukan pasal demi pasal untuk memastikan substansi Ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan secara efektif.
Pansus II merekomendasikan Badan Pendapatan Daerah bersama Bagian Hukum Setda segera menyiapkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana. Salah satu yang menjadi perhatian yakni tata cara pemungutan pajak dan retribusi pada pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD dan Puskesmas.
Pansus juga meminta rincian objek pelayanan BLUD serta Peraturan Bupati yang telah ada diselaraskan dengan Perda hasil perubahan.
Setelah ditetapkan, Pemda diminta menyampaikan hasil pembahasan kepada Biro Hukum Provinsi untuk proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai penting setelah Perda diundangkan agar ketentuan baru mengenai pajak dan retribusi dapat dipahami serta diterapkan dengan baik.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus III Elvira Nindia Fradista menyampaikan perubahan Perda Pengelolaan Sampah diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di Meranti, terutama terkait sampah spesifik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2020.
Dalam pembahasannya, Pansus III melakukan rapat internal, rapat kerja bersama perangkat daerah, studi komparasi serta harmonisasi dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Ranperda tersebut memuat perubahan pada 28 pasal, termasuk pengaturan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Regulasi tersebut juga mengatur pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah oleh Bupati serta kewajiban masyarakat dan badan usaha menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat serta waktu yang telah ditentukan.
Perubahan lainnya mencakup pengumpulan dan pengelolaan sampah, penyediaan TPS, TPST dan TPA, perizinan usaha pengelolaan sampah serta penguatan peran masyarakat.
Pansus III berharap Perda tersebut dapat menjadi landasan regulasi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif dan berkelanjutan.
Pansus juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana pengangkutan serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
Dengan disepakatinya kedua Ranperda tersebut, Pemkab Meranti berharap regulasi baru dapat segera ditindaklanjuti untuk memperkuat fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.
Penulis : Silvia
