MEDIABYTE.ID, SIAK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak untuk mengelola pelabuhan di kawasan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Dalam pertemuan itu, Afni didampingi Asisten II Sekdakab Siak, Komisaris KITB, Komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi kedua perusahaan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Siak.
Afni mengatakan, upaya mengembalikan kepercayaan Kementerian Perhubungan terhadap BUMD Siak telah diperjuangkan sejak awal masa kepemimpinannya, sekitar setahun lalu.
Ia menjelaskan, sebelumnya pengelolaan Pelabuhan KITB dipercayakan kepada BUMD PT Samudra Siak. Namun, masa pengelolaan perusahaan tersebut berakhir pada Oktober 2024 dan dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Menurut Afni, pengelolaan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah serta kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur dermaga.
Kondisi tersebut turut dikaitkan dengan ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.
“Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu,” terang Afni.
Mantan wartawan tersebut menyebutkan, pembangunan pelabuhan sebelumnya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, terdapat penumpukan truk pengangkut cangkang di kawasan pelabuhan tanpa pengawasan yang memadai.
Menghadapi persoalan tersebut, Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan dalam pertemuan sebelumnya.
Sebagai kepala daerah, ia berkomitmen memperbaiki tata kelola BUMD dan memastikan kepercayaan pemerintah pusat dapat dijaga apabila pengelolaan pelabuhan kembali diberikan kepada perusahaan daerah.
“Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar ke depan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB,” pinta Afni.
Pelabuhan KITB Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Siak
Afni menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Buton memiliki posisi strategis bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Siak.
Terlebih, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas setiap tahunnya.
Karena itu, KITB diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, aktivitas usaha, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan dan melaksanakan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED ditargetkan selesai paling lambat akhir 2026. Meski demikian, pembangunan fisik jembatan tersebut belum mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Pemkab Siak pun berupaya mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan pelabuhan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga dan memperoleh investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tersebut.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerja sama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub,” ujarnya.
Ia berharap, setelah penyusunan DED selesai, seluruh pihak terkait dapat kembali melakukan pembahasan untuk menentukan pola kerja sama dan tahapan pembangunan selanjutnya.
Kemenhub Minta Komitmen Dituangkan dalam Pakta Integritas
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Kepelabuhanan Triono menyambut baik komitmen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Siak.
Namun, ia mengingatkan agar berbagai persoalan dalam pengelolaan pelabuhan pada masa lalu tidak kembali terulang.
Menurut Afni, Kementerian Perhubungan meminta agar komitmen pemerintah daerah dituangkan secara tertulis melalui pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan pelabuhan dimulai.
“Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja,” kata Afni menirukan pesan Direktur Kepelabuhanan.
Afni menegaskan, perjuangan menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan semata-mata untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan kepada BUMD.
Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan aset negara yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah dapat terawat dengan baik, dimanfaatkan secara produktif, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Siak.
Ia berharap, melalui pembenahan tata kelola, dukungan investor, dan kerja sama dengan pemerintah pusat, Pelabuhan Tanjung Buton dapat kembali berkembang sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.
Penulis : Redaksi











