MEDIABYTE.ID, PELALAWAN – Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya memberikan tanggapan terkait informasi pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Melalui pernyataan resmi tertanggal 20 November 2026, RAPP mengungkapkan bahwa informasi mengenai keputusan tersebut baru diterima melalui pemberitaan media. Hingga saat ini, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Manajemen RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan tetap membuka komunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai keputusan tersebut.
“Kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP.
Di tengah belum adanya kepastian tersebut, perusahaan juga menyoroti kemungkinan dampak ekonomi dan sosial apabila keputusan itu berpengaruh terhadap aktivitas operasionalnya.
Soroti Dampak terhadap Puluhan Ribu Pekerja
RAPP menyebutkan, bersama Grup APRIL, perusahaan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan melibatkan ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang maupun jasa.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip perusahaan, kegiatan PT RAPP diperkirakan turut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional.
Perusahaan menilai keterkaitan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menyikapi perkembangan kebijakan perizinan kehutanan.
RAPP juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, mitra usaha, serta pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Manajemen mengaku berupaya meminimalkan kemungkinan gangguan terhadap aktivitas usaha dan pihak-pihak yang terdampak.
Klaim Pangkalan Kerinci Berkembang Bersama Industri
Dalam pernyataannya, RAPP turut menggambarkan kontribusi keberadaan perusahaan terhadap perkembangan wilayah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Perusahaan menyebut telah beroperasi di Riau selama lebih dari tiga dekade. Ketika mulai berkembang pada 1993, Pangkalan Kerinci disebut masih berupa komunitas dengan sekitar 200 penduduk.
Kini, wilayah tersebut telah berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.
RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Pangkalan Kerinci memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan perusahaan untuk menggambarkan hubungan aktivitas industri dengan perekonomian masyarakat setempat.
RAPP Klaim Berkontribusi Rp350 Triliun terhadap PDRB Riau
Selain ketenagakerjaan, RAPP juga memaparkan kontribusi ekonomi perusahaan terhadap Provinsi Riau.
Dalam pernyataan resminya, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.
RAPP juga menyebut telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten selama sepuluh tahun terakhir.
Sejumlah program yang dipaparkan meliputi upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta bantuan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Perusahaan menempatkan berbagai program tersebut sebagai bagian dari kontribusi sosial terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.
Sampaikan Komitmen terhadap Pelestarian Lingkungan
Di bidang lingkungan, RAPP menyatakan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan.
Perusahaan mengklaim turut melestarikan hampir satu juta hektare kawasan hutan konservasi. RAPP juga menyebut keterlibatannya dalam program Restorasi Ekosistem Riau untuk mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Selain itu, sejak 2014 perusahaan menjalankan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang telah melibatkan lebih dari 40 desa.
Menurut klaim RAPP, program tersebut membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.
Di sektor industri, perusahaan menyebut produk berbahan serat yang dibudidayakan di Indonesia telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara. RAPP bersama Grup APRIL juga mengklaim lebih dari 85 persen produksinya diekspor untuk menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Menunggu Penjelasan Resmi Pemerintah
Menutup pernyataannya, RAPP menegaskan komitmen untuk tetap berkontribusi bagi Indonesia, khususnya Provinsi Riau, termasuk kepada karyawan, masyarakat, dan mitra usaha.
Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah.
Hingga pernyataan resmi tersebut diterbitkan, RAPP belum merinci konsesi yang dimaksud, dasar keputusan pemerintah, maupun dampak hukum dan operasional yang mungkin timbul.
Karena itu, kepastian mengenai status perizinan perusahaan masih menunggu penjelasan resmi pemerintah.
Perkembangan ini menjadi perhatian bagi masyarakat Riau, terutama Kabupaten Pelalawan dan Pangkalan Kerinci. Sebab, persoalan konsesi kehutanan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan investasi, tetapi juga menyangkut tenaga kerja, aktivitas ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan kepastian hukum.
Penjelasan dari pemerintah serta tindak lanjut terhadap keputusan tersebut menjadi penting agar seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Penulis : Faizi











