MEDIABYTE.ID, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) berencana meluncurkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah di Kota Teluk Kuantan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menyerahkan pengelolaan sampah kepada Camat, Lurah, Kepala Desa hingga tingkat RT.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih belum tertangani secara optimal.
” Rencana pak Bup yang kelola sampah ibukota adalah keecamatan dan melibatkan kelurahan, Rw dan Rt,” kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Delis Martoni, Selasa (6/1/26).
Saat ini, DLH Kuansing tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum pelimpahan kewenangan tersebut.
” Tahun ini sudah disiapkan Ranperda pengelolaan sampahnya,” kata Delis Martoni.
Menurut Delis, opsi pelimpahan pengelolaan sampah ke Camat dan jajarannya merupakan hasil pembelajaran dari Kota Pekanbaru.
” DLH Kuansing juga sudah studi banding ke kota Pekanbaru,” katanya. Dari hasil studi banding tersebut, DLH Kuansing menilai pengelolaan sampah di Pekanbaru pada masa kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah berhasil menciptakan kota yang bersih.
” Salah satu faktornya Pak Herman Abdullah menyerahkan pengelolaan sampah ke Camat sampai RT,” katanya.
Pelimpahan kewenangan kepada Camat, Lurah, dan RT dinilai efektif karena mereka lebih memahami karakteristik wilayah dan warganya masing-masing. Dengan demikian, perencanaan dan koordinasi dapat dilakukan secara lebih intensif.
” Seperti jumlah tong sampah, tempat pembuangan sementara,” ujarnya. Meski demikian, Delis menegaskan bahwa pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap menjadi kewenangan DLH Kuansing, termasuk pengelolaan kebersihan jalan-jalan utama di dalam kota.
“ Akan tetapi untuk pengangkutan sampah ke TPA tetap oleh DLH. Termasuk pengelolaan kebersihan jalan-jalan dalam kota masih DLH,” sambungnya.
Selain itu, dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan, peran Camat, Lurah, dan RT dinilai akan lebih maksimal jika dilibatkan secara langsung.
Pelimpahan kewenangan tersebut, lanjut Delis, tentu akan disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal. ***
