MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, berharap pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027.
Menurut Kaderismanto, pembahasan APBD harus mampu mengakomodasi usulan masyarakat serta menjawab berbagai persoalan pembangunan yang masih terjadi di daerah, terutama kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.
Ia menyampaikan, pembahasan APBD Riau 2027 kini mulai memasuki tahapan rancangan peraturan daerah (Ranperda), setelah sebelumnya dilakukan penyampaian nota keuangan.
“Kita berharap dalam pembahasan APBD ini memang ada fokus dan prioritas tertentu pada pembangunan. niSehingga usulan-usulan masyarakat, terutama kondisi infrastruktur jalan di beberapa lintas provinsi, kabupaten, dan kota, dapat segera teratasi,” ujar Kaderismanto, Senin (9/11/2026).
Selain infrastruktur, ia juga mendorong agar dukungan anggaran untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, APBD juga perlu diarahkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi program pembangunan pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, tanpa dukungan fasilitas penunjang dari pemerintah daerah, sejumlah program pusat berpotensi tidak berjalan optimal.
“Kalau tidak kita persiapkan sarana penunjangnya, maka kita tidak dapat bantuan dari APBN. Oleh karena itu, ini harus kita bersama-sama dorong,” jelasnya.
Kaderismanto menilai, meskipun kemampuan keuangan daerah masih terbatas, APBD Riau 2027 diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dinilai masih sangat minim.
“Kita berharap di 2027 itu infrastrukturnya lebih diperhatikan. Jangan sampai uang hanya habis untuk belanja-belanja operasi, operasional, dan segala macam,” katanya.
Lebih lanjut, Kaderismanto menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan, serta kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diutamakan.
Namun, penentuan program tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan tingkat urgensi masing-masing kebutuhan.
“Dengan kemampuan APBD sekarang, tentu apa yang menjadi prioritas dan tingkat urgensinya betul-betul mendesak, itu yang akan kita dorong lebih dahulu,” tutup Kaderismanto.
Penulis : Efirina
