MEDIABYTE.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan penyelesaian kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si., saat diwawancarai wartawan seusai rapat paripurna penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Riau, Senin (9/11/2026).
Syahrial menjelaskan, sebelum penyampaian nota keuangan dalam rapat paripurna, Pemprov Riau bersama gubernur telah menyepakati dan menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada pekan sebelumnya.
Ia menyebutkan, tidak terdapat perubahan angka antara rancangan yang sebelumnya diusulkan dengan rancangan peraturan daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna.
“Syukurnya tidak ada angka yang berubah dari rancangan Perda. Artinya, kita konsisten dengan yang awal kita usulkan sampai dengan yang kita sampaikan hari ini dalam bentuk Perda,” ujar Syahrial.
Menurutnya, tahapan selanjutnya adalah menunggu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau terhadap usulan pembangunan yang diajukan pemerintah provinsi.
Pemeliharaan Infrastruktur Jadi Prioritas
Terkait arah pembangunan tahun 2027, Syahrial mengatakan Gubernur Riau berupaya menjaga keseimbangan pembangunan dan pemerataan di masing-masing daerah.
Namun, dengan kondisi kemampuan fiskal saat ini, penambahan pembangunan infrastruktur secara signifikan dinilai sulit dilakukan. Karena itu, pemerintah akan lebih banyak mengarahkan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia agar tetap berfungsi dengan baik.
Ia mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk memperbaiki bagian-bagian yang mengalami kerusakan.
“Lebih banyak nanti di pemeliharaan untuk fungsional semua yang sudah kita bangun,” jelasnya.
Selain pemeliharaan, pemerintah juga akan mengupayakan perbaikan terhadap sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak.
Pelayanan Dasar dan Belanja Pegawai Tetap Dijaga
Syahrial menjelaskan, di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemprov Riau tetap berupaya memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Begitu pula kebutuhan infrastruktur dasar, terutama sanitasi dan permukiman.
Menurutnya, pemenuhan pelayanan dasar harus tetap dijaga meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran utang sekaligus memastikan tidak muncul beban baru yang dapat mengganggu perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Terkait belanja pegawai, Syahrial menyebutkan Pemprov Riau berupaya agar alokasinya tidak melebihi 30 persen pada 2027. Namun, berdasarkan ketentuan penundaan penerapan batas tersebut, pemerintah daerah masih memiliki kelonggaran hingga 32 persen.
Ia mengatakan, besaran belanja pegawai nantinya tetap akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD Riau agar tidak mengganggu kondisi perekonomian daerah.
Syahrial juga menilai belanja pegawai memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), misalnya, dapat mendorong daya beli aparatur sipil negara dan aktivitas perdagangan di pasar-pasar.
Utang Kontraktor Tahun 2024 dan 2025 Diupayakan Tuntas
Dalam wawancara tersebut, Syahrial turut menjelaskan realisasi penggunaan APBD 2026. Ia mengatakan, salah satu prioritas pemerintah adalah membayar kewajiban kepada kontraktor atas pekerjaan tahun 2024 dan 2025.
“Alhamdulillah memang masih ada sedikit lagi, tapi kami berupaya 2026 ini selesai semua utang 2024 dan 2025 kepada pihak ketiga,” ungkapnya.
Ia mengaku belum mengingat secara pasti total kewajiban yang tersisa. Namun, menurutnya, jumlah utang tersebut saat ini sudah relatif kecil dan pemerintah terus mengupayakan penyelesaiannya.
Syahrial menjelaskan, pembayaran kewajiban kepada kontraktor menjadi perhatian karena sebagian pihak ketiga kemungkinan memiliki kewajiban pinjaman kepada perbankan yang tetap harus dibayarkan.
Karena itu, pemerintah berupaya menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak semakin membebani pihak kontraktor.
TPP Pegawai Dianggarkan 14 Bulan
Mengenai pembayaran TPP aparatur sipil negara, Syahrial mengatakan pemerintah masih menganggarkan TPP untuk 14 bulan sebagaimana tergambar dalam APBD Perubahan sebelumnya.
Ia menyebutkan, pembayaran TPP sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan. Meski demikian, pemerintah memastikan pembayaran TPP yang tertunda telah diselesaikan.
“Masih kita anggarkan 14, karena di APBD perubahan kemarin masih kita gambarkan 14 bulan,” katanya.
Syahrial berharap optimalisasi pendapatan daerah dapat terus dilakukan melalui pajak dan retribusi sehingga kemampuan keuangan daerah tetap terjaga hingga akhir tahun.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah agar berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran TPP dan kebutuhan pembangunan, dapat terpenuhi.
Penulis : Silvia
